Mahasiswa Papua Barat Daya Bergerak: Tolak Tambang Raja Ampat, Desak Pemerintah Libatkan Pemuda!

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA- Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat Daya menggelar aksi demonstrasi di Kota Jayapura, Papua, Kamis (12/6/2025).

Mereka menyuarakan penolakan tegas terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Koordinator Umum Aksi, Trestania Kambu, menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Kontak Tembak di Walelagama Jayawijaya Picu Ketakutan Bagi Warga

Tuntutan utama mereka adalah pencabutan izin tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat.

"Kami berharap MRP dan DPR Provinsi Papua dapat menjadi mediator antara mahasiswa dan pemerintah daerah," kata Trestania kepada media. Ia menegaskan, pihaknya ingin dilibatkan sebagai intelektual muda dalam proses pengambilan kebijakan. "Masa depan Papua ada di tangan generasi muda," ujar Trestania.

Keterlibatan mahasiswa dan pemuda, menurut Trestania, sangat krusial, terutama dalam mengevaluasi izin-izin tambang yang dinilai merusak lingkungan serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Baca juga: Bongkar Modus Curang Pedagang Ikan di Mimika: Warna Segar Ternyata Tipuan Pewarna

Trestania juga berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap aspirasi rakyat Papua.

Ia mendesak evaluasi terhadap kementerian terkait kebijakan pertambangan di Papua Barat Daya.

"Kami ingin terlibat langsung dalam proses monitoring ke Sorong dan Raja Ampat," tegasnya.

"Kami ingin memastikan bahwa data yang dikaji kementerian pusat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,"imbuhnya.

Baca juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Liter BBM dan Hasil Laut Bernilai Tinggi di Perairan RI-PNG

Menurut Trestania, pengawasan kebijakan pertambangan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis lingkungan, tokoh adat, pemuda, aktivis perempuan, dan perwakilan perguruan tinggi negeri di Jayapura.

Dalam pernyataannya, Trestania juga mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo terkait dukungan terhadap tambang di Raja Ampat yang dinilai tidak memiliki dasar hukum kuat.

Ia mendesak pemerintah untuk menyampaikan informasi yang sah dan transparan kepada publik.

Baca juga: Unicef Apresiasi Program Sekolah Gratis Gubernur Nawipa: Dorong Pendidikan Inklusif di Papua Tengah

Sayangnya, aksi demonstrasi ini sempat diwarnai penghadangan oleh aparat kepolisian. Mahasiswa mengaku tidak diberi waktu yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara menyeluruh.

"Kami hanya meminta waktu satu atau dua jam, atau minimal beberapa menit. Tapi tidak diberikan kesempatan sama sekali, Akhirnya kami menyampaikan tuntutan secara terburu-buru di depan Kantor Pendidikan," tandasnya. (*)