Wamendagri Rapat Bersama BP3OKP Bahas Isu Srategis Implementasi Otsus Papua

Selain itu, ia juga mendorong terbentuknya ruang dialog tetap antara Kemendagri dan para kepala daerah di Papua guna membahas isu-isu strategis pembangunan secara berkala, sekaligus melakukan evaluasi rutin terhadap progres dan efektivitas program.

Baca juga: KPU Yapen Lantik Ratusan PPS, Siap Sukseskan PSU Gubernur Papua 6 Agustus!

Wamendagri juga mengingatkan bahwa visi besar pembangunan Papua harus selaras dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Imran. 

Program-program strategis seperti pembangunan 3 juta rumah, Rumah Sakit Tipe A di masing-masing provinsi Papua, serta pembentukan sekolah rakyat harus segera diakselerasi.

“Kami butuh satu kekuatan bersama untuk mendorong semua ini. Dari sisi organisasi, pelayanan, hingga ke lapangan, semua harus bergerak,” tambahnya.

Baca juga: Nabire Diguyur Hujan: Cek Prakiraan Cuaca Lengkap Hari Ini!

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan Sekretariat Eksekutif BP3OKP di Kantor Sekretariat Wakil Presiden untuk meminta waktu audiensi dengan Wakil Presiden RI, selaku Ketua BP3OKP.

“Kita tidak bisa lagi menjadikan masalah ini sebagai isu politik semata. Kita sudah tahu persoalannya, sekarang saatnya kita bekerja bersama menyelesaikannya,” tegas Ribka Haluk.

Di sisi lain, Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua, Pdt. Albert Yoku, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, yang telah membuka ruang dialog konstruktif bersama BP3OKP.

Baca juga: Tim Pelaksana Kordinasi ke KONI Pusat Untuk Betuk Pengurus di Papua Tengah

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat lewat Ibu Wamendagri yang telah menerima kami berenam. Dengan demikian, relasi antara kami semakin terhubung erat.” 

“Pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di enam provinsi di Papua memang sangat membutuhkan ruang diskusi dan dengar pendapat, dan menurut kami, Kementerian Dalam Negeri adalah tempat yang sangat tepat untuk itu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik antara BP3OKP, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk memastikan implementasi Otsus berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkasnya. (*)