BREAKING NEWS: Puluhan Warga Geruduk Kantor Gubernur Papua Tengah, Ada Apa?

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com. Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Puluhan warga geruduk Kantor Gubernur Papua Tengah, di Bandara Lama Nabire di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Senin (14/7/2025) pagi.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun Tribun-PapuaTengah.com menyebutkan, puluhan orang yang datang ini tergabung dari tim peduli CASN Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Setda Paniai Gelar Apel Rutin Setiap Senin: Kedisiplinan Kunci Pelayanan!

Dalam aksi ini, terdengar teriakan soal Kode R. Namun belum diketahui jelas apa itu kode R.

Pantauan TribunPapuaTengah.com, Senin (14/7/2015) pukul 10.41 WIT, tampak warga datang memegang baliho berukuran sedang. Dalam baliho tersebut terdapat sejumlah tuntutan disampaikan antara lain:

1. Kami meminta kepada gubernur Provinsi Papua Tengah, melalui dinas terkait untuk memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dari maraknya Non OAP di lapangan pekerjaan apabila, tahun 2025 ada CPNS PK3, K2, Data base, dan tenaga honorer atau kontrak.

2. Titipkan kami kode R dalam penerimaan tenaga honorer atau kontrak berdasarkan, surat edaran resmi dari Gubernur Papua Tengah, dimana bunyinya 90 persen wajib OAP.

Baca juga: Bupati Rettob Targetkan Ribuan Sambungan Air Bersih di Mimika Rampung Akhir Tahun Ini

3. Kami minta kepada gubernur harus mengakomodir calon pegawai negeri yang mendapatkan kode R dalam penerimaan CPNS 2024, berdasarkan jumlah ASN Provinsi Papua Tengah, yang sampai saat ini sangat minim.

4. Kami meminta kepada BPKSDM dan gubernur Papua Tengah, untuk meninjau kembali terhadap, perintah Kemenpan RB terkait aspirasi tim peduli Pencaker kode R tes CPNS 2024 bagi OAP, di Papua Tengah.

Baca juga: Wagub Deinas Geley: STQH Papua Tengah Cerminan Toleransi dan Duta Qurani  

5. Kami meminta menggali atau mengevaluasi kembali tentang RDP antara gubernur, BKPSDM, DPR, yang mana ketua Pansus DPR pernah sampaikan, dalam waktu dekat, kalian siap tunggu dan mengikuti jadwal tes SKB dari dinas terkait.

6. Tidak ada cara lain, untuk menjadi tuan diatas tanah ini, selain dengan pemerintah, tidak hak-hak anak negeri.

Baca juga: Tambang Ilegal Mengancam: Pegiat Lingkungan Serukan Penyelamatan Adat dan Alam Degeuwo-Nabire!

7. Kami datang karena ini harga diri, integritas, dan memperjuangkan hak orang kecil dan merubah kehidupan sosial, agar negeri ini tidak dipermainkan, oleh orang lain.

Hingga berita ini diturunkan, jurnalis TribunPapuaTengah.com, masih berada di lapangan memantau aksi demo tersebut. (*)