Temui Massa, Gubernur Meki Nawipa: Demo Bukan Solusi yang Baik dan Mari Berdiskusi

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Puluhan masyarakat geruduk Kantor Gubernur Papua Tengah, di Bandara Lama, Nabire, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Senin (14/7/2025).

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan, mereka harus audiensi dengan DPR. Setelah itu DPR akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengecek formasi.

Baca juga: Besok, Pengurus Aliansi Pemuda Kei Mimika Akan Dikukuhkan: Sinergi Dengan Pemda 

"DPR akan membuat panitia khusus menyampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Menpan-RB. Prosedurnya itu," kata Meki dihadapan pendemo.

Menurut Meki, demo bukan solusi yang baik karena, menentukan pegawai negeri adalah pusat.

Dia juga meminta agar para massa dapat menyurat secara resmi sehingga dapat diterima dengan baik.

"Kalian adalah pemilik negeri ini jadi jangan dengan cara-cara seperti begini," ujarnya.

Lanjut Meki, gubernur tidak punya hak untuk memberikan SK.

Baca juga: 12 Siswa SMK Petra Timika PKL di YPMAK, Siap Hadapi Dunia Kerja

"Soal pegawai negeri itu, urusan BKN, Menpan-RB dan negara," tandansya.

Lalu soal kode R ini juga terjadi sebelum adanya gubernur definitif.

Baca juga: Demo di Kantor Gubernur Papua Tengah, Ini 7 Tuntutan Tim Peduli CASN

"Jadi kita tidak tau apa-apa tentang hal ini maka itu perlu ada data dipelajari. Sekali lagi gubernur tidak punya kewenangan karena berbasis online," katanya.

Diakhir stetmennya, dia meminta agar Koordinator CPNS, Philipus Yeimo dan satu orang lainnya agar bertemu untuk menyampaikan alur tersebut. (*)