Wabup Jayawijaya Jawab Kritik Legislatif: Ini Program Prioritas Kami untuk Rakyat

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAWIJAYA-  Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, melontarkan kritik keras terhadap Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan dan Ketua DPR Kabupaten Jayawijaya. 

Ronny menilai kedua pimpinan legislatif tersebut tidak berpihak pada masyarakat dan sarat kepentingan politik dalam menyikapi kebijakan pemerintah daerah.

"Sikap DPR Provinsi lebih condong pada dendam politik," tegas Ronny kepada wartawan di Wamena, Jayawijaya, Sabtu (25/7/2025).

Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan pemerintah seharusnya didukung, apalagi jika berasal dari aspirasi masyarakat.

Baca juga: Buat Terobosan di 100 Hari Kerja, Aner Maisini-Elias Igapa Bangkitkan Intan Jaya dari Nol

Ronny juga menyoroti minimnya produk hukum yang dihasilkan legislatif dan justru sibuk menyerang kebijakan yang lahir dari keluhan rakyat.

"Sampai hari ini, saya belum melihat satu pun produk hukum yang dihasilkan baik oleh DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten Jayawijaya yang benar-benar membela hak-hak masyarakat,"bebernya.

Ia menyebut pernyataan sejumlah anggota dewan sebagai "salin-tempel" tanpa data atau riset mendalam.

Baca juga: PRAKIRAAN CUACA: 13 Distrik di Mimika Diguyur Hujan Ringan, BMKG Imbau Warga Waspada!  

Ronny menjelaskan bahwa kebijakan 100 hari kerja pemerintah, seperti patroli miras, pengiriman anak jalanan ke sekolah, rekonsiliasi konflik, dan pembentukan Polisi Balim, murni lahir dari masukan tokoh adat, gereja, perempuan, pemuda, dan masyarakat sipil, bukan kebijakan pribadi.

Ia juga membantah pernyataan Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, yang menilai setiap kebijakan di tingkat kabupaten harus dikoordinasikan dengan DPR Provinsi.

Baca juga: Pendidikan Gratis, Disdikbud Papua Tengah Samakan Validasi Data 3 Kabupaten

Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahpahaman mekanisme pemerintahan, mengingat kegiatan pemerintah daerah telah diketahui langsung oleh Gubernur.

"Jayawijaya memang ibu kota provinsi, namun bukan berarti setiap kebijakan daerah harus tunduk pada DPR Provinsi," kata Ronny.

Ia melihat ada "aroma perlawanan politik yang tidak sehat" dalam pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere mengkritik kebijakan rekonsiliasi konflik sosial yang akan meliburkan masyarakat pada 31 Juli mendatang tanpa melibatkan DPR Provinsi.

Baca juga: 17 Agustus 2025, Batik Air Sudah Beroperasi di Bandara Nabire

Yos Elopere mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap aktivitas masyarakat seperti rumah sakit, sekolah, atau pedagang pasar.

Namun, Wabup Jayawijaya Ronny Elopere menegaskan kebijakan itu lahir murni dari aspirasi masyarakat bawah.