Kabupaten Mimika

100 Guru di Mimika Bakal Ikut Sertifikasi, Bupati Johannes Minta Data Disdik

"Kami minta data dari kepala sekolah, untuk memberi data karena guru hendak mengajar harus memiliki sertifikasi," kata Johannes

|
Tribun-PapuaTengah.com/Feronike
Bupati Mimika, Johannes Rettob saat diwawancarai awak media, Selasa (17/6/2025). 

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Bupati Mimika Johannes Rettob meminta data dari dinas pendidikan (Disdik) untuk mendata guru belum memiliki sertifikasi agar disekolahkan. 

"Kami minta data dari kepala sekolah, untuk memberi data karena guru hendak mengajar harus memiliki sertifikasi," kata Johannes saat diwawancarai di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (4/8/2025). 

Baca juga: HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Bupati Mimika Imbau Warga Pasang Bendera

Ia mengatakan, sertifikasi mendapat tunjangan dan lain-lain. Tetapi prinsipnya itu disekolah guru-guru harus punya sertifikasi.

"Sertifikasi dimaksud adalah dia harus mempunyai  ijasah S1. Saya minta data kepada dinas pendidikan mendata guru sarjana. Dan betul-betul profesinya guru kemudian kita akan sekolahkan tahap pertama 100 orang.

Kata Bupati Rettob, sekolah diperuntukan untuk semua guru swasta maupun negeri tidak ada bedanya karena anak-anak diajar adalah anak-anak Mimika.

Lanjutnya, guru akan mengikuti sekolah sertifikasi dengan betul-betul serius. 

Baca juga: Komando Operasi Habema Bangun Sumur Bor dan MCK di Gereja Getsemani Timika

"Makanya guru harus punya ikatan dulu. Kalau berasal dari sekolah swasta harus ada ikatan dan memiliki masa kerjanya, " ujar Bupati Rettob. 

Dan kriteria lainnya kata bupati, yaitu guru harus diusulkan dari dinas. Direkomendasikan dari kepala sekolah dan, kepala sekolah rekomendasikan sehingga dinas mengusulkan.

Baca juga: Apel Gabungan di Kantor Wali Kota Jayapura, Agus Fatoni Ingatkan ASN Jaga Netralitas Jelang PSU

"Banyak guru di sekolah swasta dibiayai sendirin oleh yayasan untuk mengikuti sertifikasi. Sekarang sudah tidak terjadi lagi. Pemerintah harus intervensi, karena mereka mengajar demi masa depan anak-anak kita," pungkasnya. (*)

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved