Perangi Stunting di Mimika, Integrasi Perlindungan Anak dan Gizi Jadi Kunci Utama

Ringkasan Berita:

• Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar asesmen kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Hotel Horison Diana, Kamis (19/2/2026). 
• Selain intervensi gizi, forum ini menekankan pentingnya faktor perlindungan anak dari kekerasan sebagai pilar utama penanganan stunting. 
• Program kolaboratif Pasti-Papua ini menargetkan penguatan tata kelola organisasi.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA – Penanganan kasus kekerdilan pada anak atau stunting di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memasuki babak baru dengan mengintegrasikan faktor keamanan psikologis dan fisik anak ke dalam skema kesehatan.

Melalui Proyek Pasti-Papua, Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama PT Freeport Indonesia, Kemenkes RI serta Pemkab Mimika membedah kapasitas tata kelola Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Hotel Horison Diana, Timika, Kamis (19/2/2026). 

Langkah strategis ini bertujuan menggeser paradigma lama yang menganggap stunting hanya persoalan asupan gizi, menuju pendekatan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Mimika, Fransiskus Bokeyau, menegaskan bahwa stunting tetap menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan kualitas manusia. 

Baca juga: Ibadah dan Talkshow Warnai Satu Tahun Kepemimpinan Nawipa-Deinas di Papua Tengah

Dampak buruk fenomena ini melampaui hambatan pertumbuhan fisik karena menyerang perkembangan kecerdasan serta produktivitas generasi masa depan.

Pemkab Mimika kini menerapkan pendekatan konvergensi dengan menyelaraskan intervensi gizi spesifik dan sensitif di seluruh sektor.

"Efektivitas TPPS terus dipacu agar setiap kebijakan yang lahir mampu menyentuh sasaran secara akurat dan tepat guna," ungkap Fransiskus.

Fransiskus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalani proses asesmen kapasitas organisasi secara terbuka dan jujur.

Hasil penilaian tata kelola ini akan menjadi instrumen pembelajaran bersama untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Ramadhan Damai, Polres Nabire Perketat Patroli Humanis dan Ajak Warga Jaga Harmoni Sosial

Apalagi Pemkab Mimika berkomitmen penuh untuk mendukung program kolaboratif yang melibatkan kementerian kesehatan dan mitra swasta.

"Dengan evaluasi fungsi organisasi kita berharap bisa melahirkan rekomendasi kuat bagi percepatan penurunan angka stunting di tingkat distrik hingga kampung," harap Fransiskus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika, Yohana Arwam, mengapresiasi keterlibatan WVI dalam pendataan lapangan.

Ia mengakui masih banyak kasus stunting di wilayah pedalaman Mimika yang belum tersentuh oleh layanan kesehatan pemerintah.

Sinergi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan menjadi jalan keluar untuk menjangkau keluarga yang terisolasi dari akses informasi gizi.

"Dengan pendataan yang lebih valid akan mempermudah pemerintah dalam mendistribusikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat luas," sebut Yohana.

Baca juga: Stok Pangan Jayawijaya Aman: Nakerindag Pastikan Harga Sembako Stabil Selama Ramadhan 2026

Sementara itu, Manager Unit Perlindungan dan Partisipasi Anak WVI, Satrio Rahargo, mengungkapkan fakta krusial bahwa kekerasan terhadap anak berkontribusi signifikan terhadap status gizi buruk.

Anak yang hidup dalam lingkungan penuh tekanan psikis cenderung mengalami gangguan metabolisme dan hilangnya nafsu makan secara kronis.

WVI secara konsisten mendorong setiap mitra pembangunan untuk menyertakan kebijakan perlindungan anak dalam setiap kontrak kerja sama.

"Tanpa lingkungan yang aman dari kekerasan, intervensi pemberian makanan tambahan tidak akan memberikan hasil maksimal bagi tumbuh kembang anak," ungkap Satrio.

Akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas perlindungan publik harus setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Faktor eksternal seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi juga menjadi poin penting dalam diskusi penguatan kapasitas TPPS tersebut.

Baca juga: SMP YPPK St Fransiskus Asisi Mapia Beroperasi, Jawab Penantian 50 Tahun Anak Pedalaman Dogiyai

WVI menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan emosional anak merupakan investasi jangka panjang yang sama pentingnya dengan asupan kalori.

Komitmen bersama antara orang tua dan pemerintah diperlukan untuk menjamin anak tumbuh dalam ekosistem yang mendukung martabat kemanusiaan mereka.

"Upaya kolektif ini kita berharap menciptakan model penanganan stunting yang lebih inklusif dan humanis di Tanah Papua," harap Satrio.

Lebih gamblang Pemkab Mimika menargetkan adanya penurunan prevalensi stunting secara signifikan melalui penguatan fungsi kontrol dan pengawasan distribusi gizi.

Fokus utama tetap tertuju pada perlindungan hak dasar anak sebagai titipan yang harus dijaga dari segala bentuk diskriminasi.

Sinergi lintas sektor ini menjadi pondasi bagi lahirnya generasi emas Mimika yang sehat, cerdas, dan terlindungi secara hukum. (*)