Distrik Mimika Baru Ajukan 280 Pembangunan Infrastruktur di 2026

Di sisi lain, Joel mengingatkan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah.

Baca juga: Transformasi Maritim di Papua Tengah, 4 Kabupaten Siap Bangun Ekosistem Kampung Nelayan Modern

Ia menyayangkan adanya temuan kerusakan pada fasilitas umum yang disebabkan oleh tindakan vandalisme oknum warga.

“Kalau lampu jalan dan pipa air sudah dipasang, tolong dijaga. Jangan dirusak karena itu untuk kepentingan masyarakat sendiri,” tandasnya.

Sementara itu Asisten I Setda Mimika Ananias Faot membuka Musrembang Distrik Mimika Baru mengatakan bahwa  forum ini menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik.

Baca juga: Jelang Idul Fitri 2026, Aktivis Pemuda Papua Serukana Menjaga Etalase Damai di Kota Jayapura

Forum ini untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah Distrik Mimika Baru.

"Melalui musrenbang ini, kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya. 

Ananias pun berharap partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar setiap usulan program yang dihasilkan benar-benar berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

"Pemkab Mimika terus berkomitmen untuk  mendukung pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah, termasuk di Distrik Mimika baru yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar," katanya.

Baca juga: Standar Keamanan Ketat Liga 4, Polda Papua Tengah Verifikasi Kelayakan Stadion Wania Imipi Mimika

Ananias tak memungkiri Distrik Mimika Baru sebagai lokasi ibu kota Kabupaten Mimika tentunya memiliki berbagai persoalan yang kompleks dan dibahas dalam Musrembang.

"Kita berharap perencanaan dari bawah itu benar-benar terwujud, terlaksana secara terukur sesuai dengan kebutuhan saat ini," terangnya. 

Baca juga: PMKRI Merauke Tolak PSN Jalan Wanam-Muting: Soroti Kerusakan Hutan Papua dan Langgar Hak Ulayat

Ia berharap perencanaan dilakukan dengan mengakomodir tepat kebutuhan masyarakat untuk bersama.

"Hilangkan stigma perencanaan dari bawah tetapi dilaksanakan program dari atas. Ini berarti menandakan tidak ada sinkronisasi dari 11 kelurahan dan 3 kampung. Saya berharap ini sudah dilakukan musrembang tingkat kampung, kelurahan secara benar," tutup Ananias. (*)