Perda Saham 4 Persen Freeport Disahkan, Masyarakat Adat Tsingwarop Ibadah Syukur

Ringkasan Berita:

• Masyarakat adat Tsingwarop menggelar ibadah syukur atas pengesahan Perda saham 4 persen PT Freeport Indonesia di Mimika, Minggu (10/5/2026). 
• Perjuangan selama 10 tahun ini membuahkan hasil nyata bagi hak ulayat. 
• Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menegaskan komitmennya agar pembagian saham tersebut benar-benar sampai ke tangan pemilik hak.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop menggelar ibadah syukur besar-besaran di Jalan C Heatubun, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (10/5/2026).

Senyum sumringah terpancar dari wajah masyarakat pemilik hak ulayat di area tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) saat menyambut kepastian hukum atas hak ekonomi mereka.

Syukuran ini merupakan bentuk selebrasi atas pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terkait pembagian dan pengelolaan saham sebesar 4 persen bagi masyarakat adat.

Acara ini turut dihadiri Gubernur Papua, Matius Fakhiri yang disambut dengan prosesi tarian adat secara khidmat dan meriah.

Baca juga: Amankan Aksi Demo IPMADO dan FPMN di Nabire Hari Ini, 700 Personel Gabungan Disiagakan

Pdt Samuel Edoway memimpin ibadah syukur tersebut mengusung tema ketaatan kepada Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes.

Dalam khotbahnya, Pdt Samuel menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan jawaban atas doa panjang masyarakat selama delapan tahun terakhir.

"Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena doa masyarakat Tsingwarop dijawab Tuhan melalui pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah pengakuan harkat dan martabat masyarakat di sekitar Gunung Nemangkawi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua FPHS Tsingwarop, Yafet Manga Beanal, menjelaskan bahwa perjuangan menuntut hak ulayat ini telah melewati proses panjang lebih dari satu dekade.

Baca juga: Sekolah Sanggah Tuduhan Polisi: Nopison Tebay Korban Penembakan di Dogiyai Siswa Aktif SMAN 2

Ia menekankan bahwa keberhasilan meraih saham 4 persen tersebut adalah murni anugerah Tuhan demi masa depan generasi Papua.

Yafet pun mengapresiasi seluruh pihak dan kementerian yang telah membuka ruang komunikasi hingga aspirasi masyarakat adat tersampaikan ke pusat.

"Perjuangan ini sudah lama sekali. Saya berjuang bersama keluarga dan masyarakat untuk hak-hak masyarakat Papua. Saya bersyukur karena perjuangan ini akhirnya mendapat perhatian," kata Yafet.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh hasil perjuangan ini dialokasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan kolektif, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Di momen yang sama, Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mengaku ikut mengawal dinamika perjuangan FPHS ini sejak dirinya menjabat sebagai Kapolda Papua.

Baca juga: Dugaan Salah Tembak di Dogiyai: Klaim Polisi Lumpuhkan TPNPB, Warga Sebut Korban adalah pelajar SMA