Rakor Kepala Daerah se-Papua Bahas Otsus di Mimika Diwarnai Demo Para Pencaker

Ringkasan Berita:

• Aksi bisu pencari kerja lokal berlangsung di depan Diana Mall, Mimika, Selasa (12/5/2026), bertepatan dengan Forum Otsus Papua. Massa menuntut perusahaan memprioritaskan tenaga kerja asli Papua dan menilai implementasi Otsus belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
• Mereka juga meminta pemerintah menjalankan aturan tenaga kerja lokal, membatasi tenaga kerja dari luar daerah, serta mempermudah persyaratan administrasi kerja bagi pencari kerja lokal.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA– Sejumlah massa menggelar aksi bisu (demo) dengan membawa berbagai spanduk tuntutan terkait kesempatan kerja bagi pencari kerja lokal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (12/5/2026).

Pantauan TribunPapuaTengah. com, Aksi tersebut berlangsung di depan Diana Mall, Jalan Budi Utomo, Mimika, sejak pukul 08.30 WIT.

Dalam aksi itu, massa membawa spanduk bertuliskan “Otsus hadir untuk hak kerja anak daerah Timika” serta “Pastikan perusahaan memberikan ruang dan kesempatan utama bagi potensi lokal.”

Baca juga: Yanto Eluay Serukan Persatuan Demi Stabilitas Ekonomi dan Sosial: Mari Jaga Papua Rumah Bersama!

Massa juga membentangkan tuntutan yang merujuk pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dalam spanduk itu disebutkan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan, memberikan kesempatan kerja, dan perlindungan bagi tenaga kerja lokal Mimika.

Selain itu, terdapat pula tulisan, Papua bukan tanah kosong, Papua banyak pencaker jadi pengangguran, hingga Stop menggunakan sistem orda (orang dalam).”

Aksi tersebut terganung  Dewan Adat Daerah, Asosiasi Pencari Kerja Lokal Cartenz Mimika (APELCAMI), dan MAP.

Aktivis HAM Perempuan Papua, Yuliana Rumbarar mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan pencari kerja lokal terhadap minimnya kesempatan kerja bagi anak-anak Papua yang lahir dan besar di Mimika.

Menurutnya, banyak anak Papua hanya dijadikan objek program pelatihan dan CSR perusahaan tanpa adanya penyerapan tenaga kerja setelah pelatihan selesai.

Baca juga: Hari Kedua Rakor Kepala Daerah se-Tanah Papua, Sekda Sumule Tekankan Penguatan Tata Kelola Otsus

“Kami ikut training, dapat sertifikat, tetapi setelah itu tidak ada lapangan pekerjaan. Kami merasa regulasi Otonomi Khusus belum benar-benar dirasakan masyarakat di bawah,” ujarnya.

Yuliana menegaskan aksi itu juga berkaitan dengan pelaksanaan forum pembahasan Otonomi Khusus Papua yang sedang berlangsung di Hotel Horison Diana.

Ia berharap pemerintah daerah, perusahaan, hingga instansi terkait dapat duduk bersama membahas persoalan tenaga kerja lokal secara serius.

Baca juga: Jamin Keamanan Aktivitas Publik, Kepala Distrik Wamena Kota Ajak Warga Tangkis Provokasi Hoaks  

“Kami minta Perda yang mengatur tenaga kerja lokal dijalankan agar perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua di Mimika,” katanya.

Selain itu, pihaknya meminta pembatasan masuknya tenaga kerja dari luar daerah karena dinilai mempersempit peluang kerja masyarakat asli Papua di Mimika.