KWI Serukan Pendekatan Dialogis untuk Papua dan Tolak Otoritarianisme

Ringkasan Berita:

• Pemkab Mimika membangun rumah dinas tipe 45 secara bertahap di wilayah pesisir bagi guru, nakes, dan pegawai pemda. 
• Bupati Mimika Johannes Rettob menyatakan proyek ini mengatasi krisis hunian yang memicu pembengkakan jumlah nakes akibat sistem shift. 
• Fasilitas ini mewajibkan nakes menetap di lokasi kerja demi mengoptimalkan pelayanan publik masyarakat pesisir mulai tahun ini.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE -  Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyerukan pendekatan ebih manusiawi dan dialogis dalam penyelesaian persoalan di Tanah Papua.

‎Dalam Seruan Pastoral memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118, KWI menilai pendekatan keamanan bukan jalan cepat dan tepat untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua.
‎
‎“Kekerasan, ketakutan, dan kurangnya rasa saling percaya telah meninggalkan luka batin yang mendalam pada lintas generasi,” tulis KWI melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun-PapuaTengah.com, Jumat (22/5/2026) sore.

Baca juga: Rumah Dinas Guru, Nakes dan Pegawai Pemda di Wilayah Pesisir Mimika Dibangun Bertahap

‎KWI menyatakan Papua bukan sekadar persoalan pembangunan atau keamanan, melainkan bagian utuh dari Indonesia yang membutuhkan niat baik dan kejujuran semua pihak demi kesejahteraan masyarakat Papua.
‎
‎“Pendekatan keamanan bukanlah jalan cepat dan tepat dalam penyelesaian masalah di Papua. Karena itu, diperlukan pendekatan yang semakin manusiawi, dialogis, partisipatif, dan berakar pada penghormatan terhadap sejarah, budaya, serta hak-hak dasar masyarakat setempat,” tulis KWI lagi.
‎
‎Dalam seruan yang bertema, "Bangkit Bersama dalam Pengharapan" itu, para uskup Katolik Indonesia juga menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, hingga tantangan demokrasi dan menguatnya kecenderungan otoritarianisme.

Baca juga: Minyak Kita Langka di Pasar Sentral Mimika, Pedagang Terapkan Harga Jual Bervariasi

KWI mengungkapkan ruang dialog publik di Indonesia semakin menyempit.
‎
‎Pasalnya, Perbedaan pendapat dinilai mudah berubah menjadi permusuhan, sementara kritik kerap dipandang sebagai ancaman.
‎
‎“Deretan gejala yang memprihatinkan kita saat ini bisa menjadi tanda kemunduran demokrasi di Indonesia".
‎
‎Karena itu, KWI mengingatkan agar demokrasi Indonesia tetap bertumbuh sehat dengan berakar pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hukum, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat yang bermartabat.

Baca juga: Variasi Menu dan Edukasi Gizi Jadi Kunci Sukses Program MBG di Kota Jayapura

Para uskup juga menolak praktik kekuasaan yang cenderung otoriter dan militeristik.
‎
‎Dalam salah satu poin seruannya, KWI menegaskan penolakan terhadap rencana dan cara yang berkecenderungan otoritarianisme, militerisme, dan sentralisasi kekuasaan.
‎
‎Selain Papua dan demokrasi, KWI turut menyoroti proyek-proyek pembangunan yang dianggap berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan merusak lingkungan.
‎
‎KWI mencontohkan proyek panas bumi di Flores dan proyek food estate di Papua.
‎
‎“Kasus-kasus seperti pengabaian konsultasi publik yang transparan dan akuntabel seperti proyek panas bumi di Flores dan proyek pangan 'food estate' di Papua bisa menjadi bumerang kalau dijalankan melalui pendekatan pembangunan yang top-down dan eksploitatif,” tulis KWI.

Baca juga: Genjot Sektor Ekonomi, Pemprov Papua Tengah Dorong Pengembangan Pohon Kelapa di Nabire

KWI juga mengingatkan pembangunan ekonomi tidak boleh meninggalkan masyarakat kecil, termasuk masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.
‎
‎Menurut mereka, ekonomi harus tetap berakar pada martabat manusia dan kesejahteraan umum.
‎
‎Dalam konteks Papua, KWI mendukung penyelesaian konflik melalui cara-cara damai dan bermartabat.
‎
‎KWI menyerukan dialog dan rekonsiliasi substantif untuk memulihkan luka sosial yang telah berlangsung lama.
‎
‎“Marilah kita mengedepankan dialog dan rekonsiliasi yang tulus, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami luka sosial dan konflik berkepanjangan, termasuk di Tanah Papua,” tulis KWI.

Seruan ini merupakan suara kenabian yang lahir dari hierarki gereja Katolik yang berpusat di Roma. (*)