Hadiri Prosesi Patah Panah di Wamena, Bupati Didimus Tegaskan Perang adalah Program Kerja Iblis

Ringkasan Berita:

• Tiga kelompok besar di Papua Pegunungan (Wouma, Kurima, Lanny) resmi mengakhiri konflik sosial melalui prosesi adat sakral Patah Panah di Mako Polres Jayawijaya, Sabtu (23/5/2026). 
• Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menegaskan perang sebagai program iblis dan mengajak warga menjaga persatuan.
• Ia bersyukur wilayahnya sukses bebas konflik antarsuku serta tuntutan denda adat selama tujuh tahun terakhir.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, WAMENA – Masyarakat dari tiga kelompok besar di Provinsi Papua Pegunungan yakni Wouma, Kurima, dan Lanny, yang terlibat dalam konflik sosial antarkelompok mengakhiri pertikaian melalui prosesi adat sakral Patah Panah.

Acara adat tersebut berlangsung di halaman Mako Polres Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (23/5/2026). 

Prosesi adat ini menjadi penanda kedamaian abadi bagi tiga kelompok masyarakat besar yang bertikai di wilayah Wamena dan sekitarnya.

Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menghadiri momentum bersejarah tersebut sebagai simbol persaudaraan lintas wilayah dan suku di dataran tinggi Papua.

Baca juga: Kunjungi Puskesmas Ilaga, Ketua PKK Puncak Pantau Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil

Didimus dalam kesempatan itu menyampaikan pandangan mendalam mengenai makna perdamaian ini serta pengalamannya memimpin daerah tanpa konflik antarsuku.

"Mengenai apa perdamaian patah panah di Wamena sebagai tanda damai itu, saya mau sampaikan bahwa saya memang tidak tertarik mendengar perang, karena perang itu hanya orang mengerjakan program kerja iblis," ujar Didimus.

Dengan nada tegas usai prosesi adat, Didimus, menambahkan bahwa filosofi anti-perang tersebut harus dipegang teguh atas dasar nilai kemanusiaan.

Nilai perdamaian ini menjadi landasan kebijakan yang diterapkan Didimus selama memimpin Kabupaten Yahukimo.

Baca juga: IRT Tewas Usai Tabrak Lari di Sentani Jayapura, Polisi Bekuk Pelaku Lewat Bantuan CCTV

Didimus bersyukur karena dalam tujuh tahun terakhir di masa kepemimpinanya, Kabupaten Yahukimo benar-benar bersih dari gejolak perang antarsuku.

"Dari 7 tahun ini saya sudah tegas dan keras tidak boleh ada perang. Jadi, perang memang tidak terjadi. Dan bayar denda juga kita 7 tahun ini tidak jalan, kecelakaan juga tidak tuntut denda," bebernya. 

"Puji Tuhan dan bersyukur karena rata-rata masyarakat Yahukimo sudah mengerti arti hidup dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan kehidupan," tambah Didimus.

Menurut Didimus, riak keamanan yang sesekali terjadi di wilayahnya hanyalah insiden kecil yang bermotif personal, bukan perselisihan adat massal.

Baca juga: KWI Serukan Pendekatan Dialogis untuk Papua dan Tolak Otoritarianisme

Kesadaran kolektif masyarakat Yahukimo untuk menolak kekerasan berbasis adat kini telah tumbuh sangat kuat di akar rumput.

"Tetapi kalau dalam hal tuntut-menuntut, denda-mendenda, kemudian mengajak atau berperang, itu selama saya jadi bupati dua periode ini, saya bersyukur karena masyarakat menyadari tentang hal yang baik dan tidak baik itu," jelas Didimus.