WPFD 2026 Digelar di Papua, Komite Publisher Rights Tekankan Keadilan Media Digital

“Penilaian kualitas wartawan yang utama akan datang dari pembaca. Kalau karya kita berkualitas, pembaca kita juga bisa terus meningkat,” katanya.

Baca juga: Kantor Gubernur Papua Pegunungan Siap Berdiri Tahun Ini

Terkait perlindungan wartawan, ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan dan perlindungan kerja jurnalistik di Indonesia.

“Tidak boleh ada yang menghalang-halangi apalagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Siapa pun harus menghormati kerja teman-teman wartawan,” tegasnya.

Suprapto menambahkan, pihak yang keberatan terhadap pemberitaan dapat menempuh mekanisme resmi seperti Dewan Pers atau hak jawab di media, bukan dengan tindakan intimidasi.

“Siapa yang dirugikan kalau itu dilakukan? Bukan hanya wartawan, tetapi juga publik secara luas,” tandas Suprapto. (*)