WPFD 2026 Digelar di Papua, Komite Publisher Rights Tekankan Keadilan Media Digital

Ringkasan Berita:

•  Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 dipusatkan di Kota Jayapura, Papua, Senin (4/5/2026).
• Ketua Committee on Platform Responsibility for Good Journalism (Komite Publisher Rights), Suprapto Sastro Atmojo, mengatakan Indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam sehingga penyelenggaraan kegiatan besar juga perlu hadir di berbagai daerah, termasuk Papua. 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA - Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) atau WPFD 2026 dipusatkan di Kota Jayapura, Papua, Senin (4/5/2026).

Penetapan Papua sebagai tuan rumah menjadi bagian dari upaya pemerataan pelaksanaan agenda berskala nasional maupun internasional agar tidak terpusat di Pulau Jawa.

Baca juga: Menolak Lupa Tragedi Dogiyai, SRP Bedah Buku Dokumentasi Pelanggaran HAM dan Tuntutan Keadilan

Ketua Committee on Platform Responsibility for Good Journalism (Komite Publisher Rights), Suprapto Sastro Atmojo, mengatakan Indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam sehingga penyelenggaraan kegiatan besar juga perlu hadir di berbagai daerah, termasuk Papua.

“Pertama karena memang kita ingin bahwa kegiatan-kegiatan yang berskala nasional bahkan juga internasional tidak hanya diselenggarakan di Jakarta saja. Indonesia luas, Indonesia indah, jadi jangan hanya Jakarta saja,” ujar Suprapto di sela-sela perayaan WPFD 2026 di Kantor Gubernur Papua,  Jayapura, Senin.

Baca juga: Amnesti Tahanan Politik Papua Jadi Prioritas Prabowo, Yan Mandenas: Data Mulai Dihimpun

WPFD 2026 mengusung tema “Pers Berkualitas Demi Indonesia yang Damai dan Adil”.

Menurut Suprapto, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi Papua yang terus berkembang dalam suasana damai serta mendorong keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

“Ini juga menurut saya sangat pas dengan situasi Papua yang damai. Dan tentu kita harapkan terus memperjuangkan soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu di dalamnya adalah rakyat Papua,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada komunitas pers, organisasi wartawan, pemangku kepentingan, serta Pemprov Papua yang telah mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut di Jayapura.

Baca juga: Satu Anggota KKB Yahukimo Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pembunuhan

Rangkaian WPFD 2026 diisi dengan berbagai agenda peningkatan kualitas jurnalistik, termasuk seminar tentang keberlanjutan media (sustainability media) yang menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, praktisi media, hingga perwakilan platform digital.

Selain itu, forum juga membahas relasi antara perusahaan pers dan platform digital yang dinilai masih belum seimbang dalam ekosistem media saat ini.

“Kita tahu bahwa di industri pers digital saat ini ada semacam ketidakseimbangan, ada ketidaktransparanan, ada ketidakadilan relasi antara perusahaan pers dan platform digital,” tegas Suprapto.

Baca juga: Anggota DPR RI Yan Mandenas Kritisi Pola Keamanan di Papua, Operasi Tak Boleh Dilakukan Berlebihan

Suprapto menjelaskan bahwa platform digital saat ini menguasai distribusi konten sekaligus sistem monetisasi, sehingga turut menikmati hasil dari karya jurnalistik yang dihasilkan wartawan di lapangan.

“Teman-teman yang sudah berpanas-panas di lapangan, mereka yang menikmati hasilnya. Jadi keadilan itu penting dalam relasi antara perusahaan pers dan platform digital,” ujarnya.

Kemudian soal kualitas jurnalistik, lanjut Suprapto, harus berlandaskan prinsip verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi informasi serta mematuhi kode etik jurnalistik, undang-undang, dan norma yang berlaku.