Paripurna DPR Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni: Proyeksi APBD Tahun 2026 Diusulkan Rp 1,5 Triliun

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, KABUPATEN PUNCAK- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak menggelar Rapat Paripurna Upacara Sidang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2026 dan Ranperda Non APBD Masa Sidang Pertama Tahun 2025.

Rapat dilaksanakan pada, Rabu (26/11/2025) bertempat di Aula DPRK Puncak, Ilaga, dihadiri langsung oleh Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan Wabup, Naftali Akawal.

Nampak Pj Sekda Puncak, Nenu Tabuni para kepala OPD, Forkopimda, hingga tamu undangan hadir pada kesempatan tersebut.

Baca juga: Puluhan Siswa SMA N 7 Mimika Antusias Ikuti Sosialisasi Sekolah Kedinasan Imigrasi

Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni pada kesempatan itu mengatkan pimpinan DPRK Puncak dan anggota mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan karena telah hadir di paripurna.

Ia mengatakan, sidang ini merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran penyelanggaran pemerintahan daerah tentang keuangan negara.

"Kami dewan meminta agar rancangan apbd 2026 dapat dibahas bersama. Prioritaskan kegiatan bersentuhan langsung dengan masyarakat," jelasnya.

Ia mengatakan, efisiensi anggaran pemerintah pusat telah dilakukan tetapi, dengan adanya paripurna ini diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat juga pembangunan di Puncak.

"Kita mendukung rancangan kegiatan dan mengacu pada prioritas pembangunan," kata Thomas dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, dalam rangka pengelolaan belanja daerah APBD 2026 alokasi pada OPD ditentukan pada pelayanan masyarakat ditetapkan dalam RKPD 2026.

Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan Back Up Hibah Yahukimo: Tujuh Infrastruktur Rusak Diusulkan ke BNPB

"Program kegiatan harus sesuai dengan pencapaian pembangunan skala prioritas dan kebutuhan daerah berorentasi kepada pelayanan masyarakat," katanya.

Sementara Bupati Puncak, Elvis Tabuni saat pidato pengantar nota keuangan rancangan pendapatan dan belanja daerah kabupaten puncak mengatakan, tantangan dan dinamika saat ini harus di jawab program kerja kegiatan pemerintah.

"Kita juga menghadapi potongan anggaran dari pemeritah pusat yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah," katanya.

Baca juga: Atasi Sampah Jalur Hijau, DLH Nabire Dapat Tambahan 3 Kendaraan Roda Tiga dari Bank Papua   

Ia mengatakan, KUA PPAS dibahas hari ini tidak sekedar penyesuaian angka fiskal tetapi bagian daro selarasnya visi-misi kepala daerah.

Oleh karena itu lanjutnya, proyeksi pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar satu triliun lima ratus sembilan puluh dua milyar rupiah lebih rupiah," katanya.

Proyeksi ini dengan rincian sebagai berikut: