Momen Hardiknas, Mahasiswa Jayawijaya Tuntut Transparansi Beasiswa dan Perbaikan Pendidikan

Ringkasan Berita:

• Himpunan Mahasiswa Jayawijaya (HMPJ) mendesak Pemkab Jayawijaya transparan dalam penyaluran beasiswa dan bantuan studi akhir. 
• Di momentum Hardiknas, mahasiswa juga menyoroti tunggakan biaya beasiswa afirmasi, minimnya fasilitas pendidikan di distrik, serta kesejahteraan guru. 
• HMPJ meminta DPRK mengawal aspirasi ini agar ada langkah nyata pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan daerah.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA - Himpunan Mahasiswa Jayawijaya (HMPJ) di Kota Studi Jayapura menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Jayawijaya terkait transparansi beasiswa serta perbaikan sektor pendidikan di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Jayapura, Papua, Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan momentum Hardiknas, yang setiap tahunnya menjadi refleksi bersama terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, termasuk di wilayah Papua.

Baca juga: Program Kampung Sehat di Kampung Aindua Dinilai Sangat Membantu, Warga Diminta Manfaatkan Layanan

Ketua HMPJ, Alexander Hisage, mengatakan bahwa hingga saat ini masih terdapat berbagai persoalan yang dirasakan mahasiswa asal Jayawijaya, terutama menyangkut bantuan pendidikan yang dinilai belum berjalan secara transparan, merata, dan tepat sasaran.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk menjamin transparansi dalam proses pemberian bantuan studi akhir bagi mahasiswa, khususnya pada tahap penyelesaian pendidikan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa,” ungkap Alex.

Menurut Alex kejelasan mekanisme, data penerima, hingga proses pencairan bantuan perlu dibuka secara terbuka kepada publik agar dapat diawasi bersama.

Baca juga: YPMAK Bentuk Pokja Kampung Aindua, Dorong Ekonomi Berbasis Kerja

Selain itu, HMPJ juga menyoroti persoalan pembiayaan bagi mahasiswa penerima beasiswa afirmasi yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Alex menegaskan bahwa keterlambatan bahkan ketidakpastian dalam pembayaran beasiswa sangat berdampak terhadap kelangsungan studi mahasiswa, termasuk risiko keterlambatan kelulusan.

“Kami mendesak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembiayaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa afirmasi. Ini menyangkut masa depan mahasiswa,” tegasnya.

Baca juga: Momen Hardiknas 2026 di SATP, Generasi Emas Papua Perlu Diselamatkan

Tak hanya soal beasiswa, HMPJ juga menaruh perhatian pada kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Jayawijaya yang dinilai masih jauh dari memadai, terutama di wilayah pinggiran kota dan distrik-distrik yang sulit dijangkau.

Tak dipungkiri bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas, peralatan belajar, hingga akses pendukung lainnya yang layak.

“Kami meminta perhatian serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih maksimal dan berkualitas,” katanya.

Di sisi lain, mahasiswa juga menyoroti kesejahteraan tenaga pengajar yang bertugas di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya.

"Kami menilai para guru masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi fasilitas pendukung maupun jaminan kesejahteraan," tutur Alex.

Baca juga: Didukung PT Freeport Indonesia, Peserta Pelatihan Literasi AI di Timika Membludak

Menurut HMPJ, peran tenaga pengajar sangat vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan.