Pemekaran Daerah Baru di Intan Jaya Bukan Kebutuhan Utama, Begini Klarifikasi Thobias Bagubau

Laporan Wartawan Tribun-Papuatengah.com, Calvin Louis Erari 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Thobias Bagubau, meluruskan pernyataannya terkait rencana pemekaran daerah baru di Kabupaten Intan Jaya yang sebelumnya diberitakan oleh Tribun-Papua.com pada Rabu (25/2/2025) lalu.

Baca juga: Satgas Operasi Damai Cartenz Gagalkan Penyelundupan Senjata ke KKB di Puncak Jaya, Berikut Jenisnya

Thobias menjelaskan, bahwa tujuan utama dari pernyataannya adalah untuk menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Intan Jaya.

"Jadi, bukan dukungan terhadap pemekaran," tegas Thobias meluruskan maksud pernyataannya saat itu melalui pesan WhatsApp kepada Tribun-PapuaTengah.com di Nabire, Senin (10/3/2025).

Menurut Thobias, rencana pemekaran daerah baru di Kabupaten Intan Jaya bukanlah prioritas utama.

Ia pun berpendapat bahwa jika pun pemekaran diperlukan, fokus seharusnya pada pemekaran kampung dan distrik, bukan kabupaten.

Baca juga: Bupati Yudas: Pangan Lokal Jadi Solusi Penerapan MBG di Kabupaten Dogiyai

Namun, hal ini harus didasarkan pada kajian ilmiah dari akademisi dan sesuai dengan kebutuhan, persyaratan, serta undang-undang yang berlaku.

"Apakah layak atau tidak, dan perlu ada persetujuan dari semua pihak, baik masyarakat adat, agama, dan khususnya pemerintah daerah," tandasnya.

Thobias menekankan, bahwa prioritas utama bagi masyarakat Intan Jaya adalah:

Pertama, membuka akses jalan antara kampung dan distrik, sehingga memperluas pelayanan publik agar, terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

Baca juga: Usai Dilantik, Bupati dan Wabup Dogiyai Siap Apel Perdana Bersama ASN Senin Pekan Depan

Kedua, pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian utama, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, karena dengan itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan mampu bersaing, maupun terlibat dalam pembangunan daerah.

"Untuk itu, perlu pemerintah membangun fasilitas pendidikan, serta kesehatan, maupun memperhatikan nasib SDM dengan baik, terutama mengenai kesejahteraan yang harus terjamin,"tegasnya. 

Baca juga: Tinggalkan Perbedaan dan Rangkul Persatuan, Gubernur Meki Nawipa Ajak ASN Bangun Papua Tengah

Ketiga, peningkatan, dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat Papua maka, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan di daerah, lebih khusus pengusaha OAP, dan ini harus menjadi perhatian.

"Karena adanya Otsus sebagai dasar keberpihakan bagi kepada orang asli Papua yang harus menjadi tuan diatas negerinya sendiri,"ungkap Thobias.

Baca juga: Ribuan Warga Mengungsi, Gubernur Nawipa Ambil Langkah Cepat Redam Konflik di Kabupaten Puncak Jaya

Dengan demikian, tegas Thobias, bahwa fokus utama saat ini adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Intan Jaya, bukan pada pemekaran daerah baru. (*)