BMP RI Perkuat Barisan di Tanah Papua, Siap Sukseskan Program Pemerintah dan Jaga Kedaulatan NKRI

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) menggelar rapat konsolidasi via zoom meeting dengan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di enam provinsi termasuk 5 daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat DPP BMP RI, Kota Jayapura, Papua, Minggu (23/3/2025) sore.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam mengawal program-program strategis nasional dan daerah di bumi cenderawasih.

Baca juga: Jas Bupati dan Wabup Puncak Telah Disiapkan Sejak 17 Maret 2025, Elvis-Naftali Siap Dilantik

Ketua DPP BMP RI, Max Abner Ohee, menjelaskan bahwa konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari pengukuhan dan pelantikan DPD BMP RI beberapa waktu lalu.

"Setelah kita kukuhkan dan kita lantik maka sesuai dengan program kerja, kita berikan tugas kepada mereka ya itu tugas utama dan tugas khusus organisasi yaitu melakukan pembentukan organisasi di tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

"Selanjutnya kita arahkan juga untuk mengawal semua program strategi nasional dan program strategis Provinsi Papua dan kabupaten/kota karena BMP RI adalah mitra strategis pemerintah yang senantiasa selalu melaksanakan dan mengawal program-program pemerintah pembangunan khususnya di tanah Papua,"timpal Max Ohee. 

Dalam waktu dekat, BMP RI akan fokus mengawal beberapa program strategis, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.

Baca juga: Digelar di Nabire, Gubernur Nawipa Siapkan Ballroom Mewah untuk Pelantikan Bupati Puncak dan Mimika

Lalu, program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota, serta menyukseskan  Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.

"Kami tentunya berharap pemilihan ini akan berjalan lancar dan sukses karena kami (BMP) sebagai mitra dari pemerintah juga punya tanggung jawab untuk mendukung kegiatan ini, dan siapapun calon kepala daerah (gubernur) yang terpilih kita akan mendukung,"tegas Max Ohee.

Selain itu, lanjut Max Ohee, BMP RI juga berkomitmen untuk melawan ideologi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI. 

Ditegaskan, ideologi kelompok berseberangan itu menjadi hambatan dalam pembangunan.

"Masyarakat kita (Papua) tidak mau bekerja dan beranggapan jika Papua Merdeka maka kita akan tinggal enak-enak dan dikasih roti tinggal makan saja, Nah itu adalah sebuah kebohongan yang ditaruh oleh penjajah Belanda, sehingga itu yang membuat masyarakat Papua terlena sehingga hal itu yang menjadi atensi dari BMP RI untuk mempertahankan ideologi NKRI,"tuturnya yang merupakan putra dari pejuang Pepera Papua, Ramses Ohee.

"Kami ingin menegaskan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kami akan terus menyampaikan kebenaran dan melawan kebohongan yang menghambat pembangunan di Papua," imbuhnya.

Baca juga: Warga Minta YPMAK Utamakan Pendidikan yang Layak bagi Anak-anak Potowaiburu Kabupaten Mimika

Max Ohee selaku Waket II Majelis Rakyat Papua (MRP) ini juga mengungkapkan ihwal kontribusi BMP RI dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua, satu di antaranya yaitu melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116 Tahun 2009 yang memungkinkan adanya kursi DPRP dan DPRK melalui jalur pengangkatan.

Lanjutnya, keputusan MK tersebut memberikan kewenangan kepada BMP RI sebagai pihak yang menggugat bahwa orang Papua harus duduk di kursi legislatif (DPRP dan DPRK) melalui penunjukan atau pengangkatan tidak melalui partai politik.