MIRIS! 65 Pekerja OAP Terlunta-lunta di Tanah Jawa, Janji Manis PT HAL Berujung Nestapa

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, TIMIKA- Nasib puluhan orang asli Papua (OAP) yang direkrut oleh PT Honay Ajkwa Lorenz (HAL) sebagai karyawan kini memprihatinkan. 

Sebanyak 65 orang yang sebelumnya dilatih soft skill oleh PBM GKI di Surabaya dan Timika, saat ini terlantar di Jakarta dan Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Anggota DPRK Mimika,  Anton A Niwilingame, Rabu (2/4/2025) di Timika, Mimika, Papua Tengah.

Anton menyebut, puluhan pekerja tersebut hidup tanpa kepastian mulai dari kapan pulang, akses makan-minum, serta hak-hak kerjanya.

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca, Hujan Lebat dan Angin Kencang Melanda Mimika Sore Ini

Diketahui, PT HAL, yang dikomandani Komisaris Utama, Panius Kogoya dan Direktur Utama Fenty, sebelumnya meluncurkan proyek pengelolaan tailing (limbah tambang) menjadi semen, keramik, dan paving blok.

Perusahaan ini disebut telah merekrut lebih dari 6.000 karyawan, banyak di antaranya berasal dari rekomendasi gereja.

Sayangnya, kata Anton, proses rekrutmen ini dianggap tidak transparan.

"Karena PT Freeport sebagai pemilik tailing tidak tahu, lembaga adat (Lemah dan Lemasto) tidak dilibatkan, bahkan pemerintah daerah dan DPR sebelumnya juga tidak diberi informasi,"beber Anton.

"Ini seperti modus pencurian sumber daya manusia (SDM). Mereka memanfaatkan gereja, tetapi gereja pun tidak tahu dampaknya,"imbuhnya.

Baca juga: Pantai Kekwa Timika: Surga Tersembunyi di Papua Tengah yang Memikat dan Membahayakan

Lanjut Anton, setelah pelatihan di Jawa, 65 karyawan asli Papua tidak bisa pulang karena tidak ada biaya dan dukungan dari PT HAL.

"Mereka kesulitan makan-minum, seperti ditawan. Kami dari PBM GKI sudah tiga kali mengadakan pelatihan, tapi PT HAL tidak membayar, sehingga kami tidak bisa membantu mereka,"bebernya.

"Kalau berani mengirim mereka, berani pula pulangkan! Jangan sampai masyarakat Papua jadi korban eksploitasi," timpal Anton.

Tak hanya nasib pekerja, Anton juga mengkhawatirkan lokasi pabrik PT HAL yang berada di antara permukiman warga.

"Ini berbahaya jika tidak dikaji ilmiah. Bahan kimia dari tailing bisa mencemari ribuan hektar tanah ulayat, terutama milik Suku Iwakka yang sudah mulai menolak," jelasnya.

Baca juga: Insiden Liburan di Mimika, Bocah 11 Tahun Hilang Ditelan Ombak Pantai Kekwa

Ia pun meminta proyek ini dihentikan sementara hingga ada kajian jelas melibatkan lembaga adat, DPR, pemerintah daerah, dan PT Freeport.