Inilah 7 Tuntutan Sekelompok Warga Palang Pintu Kantor Kampung Sanoba, Kabupaten Nabire

Laporan Wartawan Tribun-Papuatengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Sekelompok warga melakukan protes terhadap pelayanan di Kantor Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dalam protes itu, mereka juga membentangkan baliho berukuran sedang ke kantor ini.

Baca juga: Pemindahan Pasar Karang Nabire, Burhanuddin Pawennari: Saya Koordinasi Lagi Dengan Bupati 

Hal ini dilakukan lantaran warga menduga, kepala desa di kampung ini tidak pernah melakukan pelayanan masyarakat dengan baik.

Seperti yang disampaikan oleh satu dari warga RT 05, Kampung Sanoba, Diana Trangen bahwa, pelayanan masyarakat selama ini tidak maksimal.

Kemudian menurut Diana, sudah dua setengah tahun kepala desa juga tidak melaksanakan tugas dengan baik.

"Jadi kami minta kepada bupati untuk turun ke Kampung Sanoba," kata Diana dalam video singkat yang diperoleh Tribun-Papuatengah.com, Sabtu, (3/5/2025).

Dari aksi tersebut, Diana meminta agar bupati harus melihat secara langsung aspirasi mereka. Sementara, pantauan Tribun-PapuaTengah.com, kantor tersebut terlihat sepi, dan tidak ada aktivitas pelayanan.

Baca juga: Hardiknas 2025 Menjadi Moment bagi Uncen Jayapura Untuk Mewujudkan SDM Papua Unggul

Bahkan, semua jendela dan pintu pun tertutup rapat, seakan kantor ini tak mempunyai tuan. Perlu diketahui, pada baliho yang digunakan untuk palang pintu kantor desa ini, terdapat beberapa permintaan sekaligus yakni.

1. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dalam pemerintahan Kampung Sanoba, sangat lemah, karena SDM/manajemennya tidak mampu

2. Dalam dua setengah tahun ini, kepala kampung bersama perangkatnya, tidak betah di kantor/ tidak melaksanakan tugas yang maksimal, maka semua aktivitas kantor untuk pelayanan masyarakat tidak berjalan, sehingga masyarakat di Kampung Sanoba sangat mengeluh.

Baca juga: Hardiknas 2025, Leonardus Tumuka Akui Dana Kemitraan PTFI Membuka Akses Pendidikan Anak Papua

3. Setiap hari masyarakat datang urus kebutuhan mereka, seperti surat-surat apa saja, tidak bisa selesai dalam satu hari, karena kepala kampung tidak ada di tempat, malahan masyarakat yang mencari kepala kampung bersama perangkatnya hingga mengeluarkan biaya yang ojek banyak.

4. Kampung Sanoba ini dulu lain, sekarang sudah hancur total, baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun terhadap pelayanan kepada masyarakat, karena manajemennya tidak bermutu, dan tidak berkualitas.

5. Seakan dana desa ini milik kepala kampung, dan perangkatnya, maka selama dua setengah tahun ini, dana desa dirahasiakan, dan tidak transparan kepada masyarakat, maka papan informasi APBDes, tidak pernah ditempel di kantor kampung.

Baca juga: Antisipasi Perang Susulan Menjelang Putusan MK Bupati dan Wabub Puncak Jaya, TNI-Polri Razia Sajam

6. Pada poin 1 sampai 5 diatas, memang benar-benar kelalaian dalam tugas sebagai aparat pemerintahan, dan tidak pernah disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah janji jabatan, yang pernah diucapkan, maka ini termasuk melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Berkenan dengan hal yang dimaksud, kami masyarakat Sanoba, meminta pemilihan kembali kepala kampung Sanoba, supaya kita pilih orang yang mampu mengatasi semua masalah, mampu menyelenggarakan pemerintahan, orang yang tekun, dan tekun dalam pelayanan kepada masyarakat. (*)