Proyek Lapter Hoeya Rp 30 Miliar Disorot, Anggota DPR Papua Tengah Desak Pemkab Mimika Audit Total

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Distrik Hoeya, Mimika, Papua Tengah, adalah salah satu wilayah terpencil yang hanya bisa dijangkau melalui jalur udara.

Untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas ini, pembangunan lapangan terbang (lapter) mulai digarap pada tahun 2024.

Namun, proyek vital senilai Rp 30 miliar ini kini menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam DPR Provinsi Papua Tengah, Peanus Uamang, yang notabene merupakan putra asli Hoeya.

Baca juga: Mosi Tak Percaya! Mahasiswa Papua Sebut Kunjungan Gubernur Elisa Kambu ke Pulau Gag Hanya Pencitraan

Peanus mendesak Pemkab Mimika untuk segera mengevaluasi menyeluruh kinerja pembangunan lapter tersebut sebelum melanjutkan pengerjaan pada tahun 2025.

"Evaluasi ini penting agar kita semua bisa mengetahui apakah kinerja proyek itu sudah sesuai dengan dana yang dialokasikan atau tidak," tegas Peanus kepada Tribun-PapuaTengah.com di Nabire, Senin (9/6/2025).

Audit Mendesak untuk Cegah Korupsi dan Pastikan Kualitas

Menurut Peanus, jika dalam evaluasi ditemukan indikasi ketidaksesuaian, proses audit oleh Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera dilakukan.

"Audit ini diperlukan agar pekerjaan ini tidak dijadikan tempat mencari keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Pembangunan harus dilakukan secara serius dan tuntas supaya akses pelayanan masyarakat di Hoeya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Mahasiswa Katolik Uncen Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Demi Alam dan Masyarakat Adat!

Diketahui, Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar pada tahun 2024 untuk pembangunan lapter di Distrik Hoeya.

Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah pedalaman Papua Tengah, namun kini kualitas dan transparansinya dipertanyakan. (*)