Info Papua Tengah

MRP Papua Tengah Desak Prioritas OAP dalam Seleksi Sekolah Kedinasan 2025

Ia menyoroti dugaan adanya "permainan" dalam proses seleksi yang kerap mengabaikan potensi OAP.

Penulis: Calvin Eluis Erari | Editor: Lidya Salmah
Tribun-PapuaTengah.com/Calvin Louis Erari
SELEKSI SEKOLAH KEDINASAN- Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak mengatakan, seleksi sekolah kedinasan harus memprioritaskan orang asli Papua. Foto: Tribun-PapuaTengah.com/Calvin Louis Erari 

Laporan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Gelombang harapan untuk keadilan dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua (OAP) kembali disuarakan.

Kali ini, sorotan tertuju pada proses seleksi sekolah kedinasan tahun 2025.

Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mendesak agar OAP menjadi prioritas utama dalam seleksi tersebut, demi memastikan kesempatan yang setara dan adil.

Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mengungkapkan keprihatinannya kepada awak media di Nabire pada Jumat (4/7/2025).

Baca juga: Gebrakan Apindo Nabire: Rapatkan Barisan, Bangun Ekonomi Daerah!  

Ia menyoroti dugaan adanya "permainan" dalam proses seleksi yang kerap mengabaikan potensi OAP.

"Walaupun anak itu punya prestasi dan nilai bagus, tapi tidak diloloskan," tegas Agustinus, menekankan perlunya transparansi.

Seruan untuk Kejujuran dan Transparansi

Agustinus mendesak panitia seleksi untuk berlaku lebih jujur dan transparan.

"Kenapa, karena yang saya lihat selama ini, kalau orang ada uang baru bisa lolos. Nah, jika ini dibiarkan terus, maka yang korban adalah anak-anak kita," ujarnya.

Baca juga: Kabar Gembira! Papua Tengah Siapkan Perda Perlindungan Anak dan Perempuan  

Praktik tidak terpuji ini, menurutnya, merugikan masa depan generasi muda Papua.

Lebih lanjut, Agustinus meminta pemerintah daerah untuk bekerja keras memantau kuota yang dibutuhkan.

"Pemerintah daerah harus mengawal semua proses seleksi sampai selesai, agar kuota untuk orang Papua dapat diperhatikan dengan serius dan tidak dipermainkan," imbuhnya.

Baca juga: Bupati Paniai Lepas 96 Siswa: Investasi SDM Unggul untuk Masa Depan Cerah!  

Ia juga menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diterapkan secara merata, tidak hanya dalam seleksi sekolah kedinasan, tetapi juga di seluruh proses seleksi lainnya, termasuk CPNS hingga kursi politik.

"Contohnya seperti kursi DPR di Jakarta, itu harus anak asli Papua yang duduk, supaya perwakilan daerah itu ada, agar semua sektor yang ada juga dapat dibangkitkan secara bersama," pungkasnya seraya menegaskan pentingnya representasi OAP di berbagai lini. (*)

 

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved