Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Ini Minta Penggunaan Dana Otsus 2025 Harus Transparan

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Dana Otsus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah termasuk Provinsi Papua Tengah.

Otsus sendiri untuk mendanai kegiatan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP).

Baca juga: DPR Papua Tengah Apresiasi Aski Tolak Blok Wabu di Nabire Karena Berjalan Kondusif

Minimal 30 persen dari dana tersebut digunakan untuk belanja pendidikan, lalu 20 % untuk belanja kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan dana juga diawasi oleh berbagai pihak, seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas lainnya, baik secara internal maupun eksternal. 

Dengan manfaat yang telah ditentukan, Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Peanus Uamang mengatakan, UU Otsus sudah jelas di mana, pengelolaannya mengarah kepada orang asli Papua

Kemudian, isi didalam UU Otsus juga, ada poin yang berbicara mengenai perlindungan, pemberdayaan, serta keberpihakan kepada orang asli Papua, dan itu kunci utama daripada Otsus ini.

Baca juga: Satgas Operasi Damai Cartenz Gagalkan Penyeludupan Amunisi di Pelabuhan Jayapura

"Jadi pertama, ada ke-Papuannya, lalu kedua mengenai pemberdayaannya, apa saja sudah diperdayakan kepada orang asli Papua, dan perlindungan serta keberpihakan," kata Peanus kepada Tribun-Papuatengah.com, Jumat (18/7/2025).

Peanus menyarankan agar, seluruh pemerintah daerah di Papua Tengah dapat mengelolah dana tersebut dengan baik agar betul-betul dapat menyentuh masyarakat Papua.

Baca juga: Komisi I DPRK Mimika Dukung Program Bank Sampah Distrik Mimika Baru

"Kenapa demikian, karena selama ini, masih ada masyarakat di kampung-kampung dan para orang tua selalu bertanya soal Otsus ini apa, apakah itu nama orang atau apa.”

“Ini sampai bisa ada pertanyaan demikian karena mereka belum pernah tersentuh secara langsung dengan Otsus itu. Semua yang terjadi hanya mengatasnamakan orang Papua, tapi didalamnya orang lain menikmati itu," jelasnya.

Baca juga: Pemkab Mimika Lauching Sistem Layanan Antar Pulang Pasien OAP 

Selain itu Politisi PAN ini juga meminta agar penggunaan dana Otsus harus dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada media massa.

Contohnya apa saja sudah dibuat lalu rincian anggaranya berapa, bukti fisiknya apa.

Baca juga: Aksi Spontan AKBP Samuel Tatiratu Pungut Sampah Usai Demo Tolak Blok Wabu di Nabire

“alau disampaikan transparan, saya yakin, kesejahteraan untuk orang Asli Papua itu, benar-benar terlihat dan dirasakan. Jadi transparansi itu wajib dilakukan," ujarnya. (*)