Komisi II DPRK Mimika Berkunjung ke YPMAK, Ini yang Dibahas Dalam Pertemuan Tersebut

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia menerima kunjungan Komisi II DPRK Mimika membidangi keuangan dan ekonomi.

Baca juga: Jumlah Penduduk Laki-Laki Paling Banyak di Provinsi Papua Tengah

Kunjungan dilakukan pada Kamis (28/8/2025) di Kantor YPMAK Jalan Yos Sudarso, Mimika, Papua Tengah dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal.

Kedatangan DPRK Mimika disambut oleh Deputi Perencanaan Program, Billy E Korwa.

Dolfin Beanal mengatakan, Komisi II DPRK Mimika berkomitmen dalam pengembangan kemajuan perekonomian di daerah ini.

Komitmen ini dikembangkan karena masih melihat banyak kemiskinan di masyarakat. 

Kondisi kemiskinan ini terjadi dikarenakan, program ekonomi dijalankan oleh pemerintah daerah belum berjalan dengan baik.

Baca juga: Monev Program Pendidikan di Kampus UKSW, YPMAK Memotivasi Mahasiswa Penerima Beasiswa

Memang terkesan bahwa, program itu tumpang tindih dan tidak tepat sasaran, apalagi kemiskinan sendiri identik dengan ekonomi sehingga perlu adanya kolaborasi.

"Di jaman saya, Komisi II komitmen kembangkan perekonomian daerah dan mengentaskan kemiskinan," kata Dolfin dalam pertemuan.

Terkait kunjungan ini, kita melihat YPMAK telah menjalankan banyak program ekonomi dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga: Gerakan Antiplastik di Kota Jayapura, Pemkot Siapkan 125 Petugas Kebersihan

Dari itulah, kita ingin mengetahui banyak hal program apa saja dan sasarannya mana saja. Data tersebut menjadi pegangan Komisi II untuk bertemu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dan dilakukan pembahasan.

"Ini penting dilakukan, agar tidak terkesan program-program tumpang tindih. Karenanya perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan YPMAK," ujarnya.

Baca juga: UNICEF Papua Kunjungi Kabupaten Paniai Selama 5 Hari, Ini Tujuannya

Ia mengatakan, nanti pihaknya juga ada rapat dengar pendapat antara pemerintah daerah dan YPMAK agar ada kolaborasi dan untuk menghilangkan kesan tumpang tindih.

"Apalagi pemerintah daerah dan YPMAK berencana akan melakukan MoU pelaksanaan program. Nah sebelum itu, kami akan undang mereka" ujarnya.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah Larang Warga Beraktivitas di Area Eks Bandara Lama, Ini Alasannya

Sementara Anggota Komisi II DPRK Mimika, Luther Beanal mengatakan, data terhadap pelaksanaan program baik dari pemerintah dan YPMAK ini penting. Tujuannya agar terlihat jelas, mana program yang dikerjakan pemerintah dan YPMAK.