Komisi II DPRK Mimika Berkunjung ke YPMAK, Ini yang Dibahas Dalam Pertemuan Tersebut

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia menerima kunjungan Komisi II DPRK Mimika membidangi keuangan dan ekonomi.

Baca juga: Jumlah Penduduk Laki-Laki Paling Banyak di Provinsi Papua Tengah

Kunjungan dilakukan pada Kamis (28/8/2025) di Kantor YPMAK Jalan Yos Sudarso, Mimika, Papua Tengah dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal.

Kedatangan DPRK Mimika disambut oleh Deputi Perencanaan Program, Billy E Korwa.

Dolfin Beanal mengatakan, Komisi II DPRK Mimika berkomitmen dalam pengembangan kemajuan perekonomian di daerah ini.

Komitmen ini dikembangkan karena masih melihat banyak kemiskinan di masyarakat. 

Kondisi kemiskinan ini terjadi dikarenakan, program ekonomi dijalankan oleh pemerintah daerah belum berjalan dengan baik.

Baca juga: Monev Program Pendidikan di Kampus UKSW, YPMAK Memotivasi Mahasiswa Penerima Beasiswa

Memang terkesan bahwa, program itu tumpang tindih dan tidak tepat sasaran, apalagi kemiskinan sendiri identik dengan ekonomi sehingga perlu adanya kolaborasi.

"Di jaman saya, Komisi II komitmen kembangkan perekonomian daerah dan mengentaskan kemiskinan," kata Dolfin dalam pertemuan.

Terkait kunjungan ini, kita melihat YPMAK telah menjalankan banyak program ekonomi dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga: Gerakan Antiplastik di Kota Jayapura, Pemkot Siapkan 125 Petugas Kebersihan

Dari itulah, kita ingin mengetahui banyak hal program apa saja dan sasarannya mana saja. Data tersebut menjadi pegangan Komisi II untuk bertemu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dan dilakukan pembahasan.

"Ini penting dilakukan, agar tidak terkesan program-program tumpang tindih. Karenanya perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan YPMAK," ujarnya.

Baca juga: UNICEF Papua Kunjungi Kabupaten Paniai Selama 5 Hari, Ini Tujuannya

Ia mengatakan, nanti pihaknya juga ada rapat dengar pendapat antara pemerintah daerah dan YPMAK agar ada kolaborasi dan untuk menghilangkan kesan tumpang tindih.

"Apalagi pemerintah daerah dan YPMAK berencana akan melakukan MoU pelaksanaan program. Nah sebelum itu, kami akan undang mereka" ujarnya.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah Larang Warga Beraktivitas di Area Eks Bandara Lama, Ini Alasannya

Sementara Anggota Komisi II DPRK Mimika, Luther Beanal mengatakan, data terhadap pelaksanaan program baik dari pemerintah dan YPMAK ini penting. Tujuannya agar terlihat jelas, mana program yang dikerjakan pemerintah dan YPMAK. 

Apabila kita (DPRK) mengetahui maka, fungsi pengawasan akan berjalan maksimal dan tidak akan terjadi tumpang tindih lagi. Selain itu, penggunaan anggaran itu bisa secara jelas dan pasti.

Baca juga: Gubernur Papua Tengah Tatap Muka Dengan Para Eks Transmigrasi di Nabire: Bahas Sektor Pertanian

"Melalui data, kami bisa tahu apakah program jalan atau tidak. Dan masyarakat mana yang berkembang dari pelaksanaan program," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi II lainnya, Bilianus menambahkan, Komisi II sangat menginginkan dan berupaya ada perubahan di bidang ekonomi menjadi lebih baik.

Dari keinginan itu, kita ingin ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan YPMAK. 

Baca juga: Hadapi Keberagaman, Kesbangpol Mimika Bekali Pelajar Makna Bhinneka Tunggal Ika  

Hal itu harus dilakukan, karena YPMAK memiliki program ekonomi sangat banyak, seperti program kampung yang dikerjakan oleh kelompok kerja (Pokja).

Program ini bertujuan untuk peningkatan masyarakat di kampung-kampung.  Seperti inilah harus digarap sama-sama, agar hasilnya baik dan berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Kesbangpol Kenalkan Wawasan Kebangsaan Untuk Siswa SMA-SMK se-Kabupaten Mimika  

"Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh YPMAK. Karena sudah banyak program dijalankan, seperti pemberian modal dan pendampingan kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha," kata Dessy Putrika anggota Komisi II DPRK Mimika. 

Sementara Bily E Korwa menanggapi kunjungan Komisi II DPRK Mimika menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan ini.

Baca juga: Peredaran Sabu di Timika Masih Kencang, Satu Pelaku Ini Berhasil Diciduk Polisi di Jalan Serui Mekar

Karena baru pertama kali DPRK mengunjungi YPMAK dan ini merupakan inisiasi baik dalam pengembangan daerah. 

"Kedepan bisa adanya kolaborasi antara YPMAK, pemerintah dan pihak lain dalam memandirikan masyarakat," kata Billy.

Seperti program kampung yang dijalankan oleh YPMAK dengan sasaran wilayah pegunungan dan pesisir pantai yang sudah diarahkan ke berbasis ekonomi. 

Baca juga: Sebanyak 21 Adegan Saat Rekonstruksi Kasus Penembakan 2 Personel Brimob di Nabire Oleh KKB

Memang awalnya hanya melakukan program secara swadaya dengan tujuan ada perputaran uang di kampung bukan hanya di kota. Sehingga ada rasa memiliki terhadap kampung tersebut.

"Program kampung tujuan utamanya adalah masyarakat agar bisa mandiri dan berkelanjutan. Sehingga kami juga harapkan agar program ini juga dipadukan dengan Musrenbang," ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Nasarudin Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae Sengketa PSU Pilkada Papua di MK

Selain itu, ada bantuan KUR yang bekerjasama dengan pihak bank. Dimana kita berikan bantuan dalam bentuk kredit melalui bank untuk mengembangkan usahanya. 

Kemudian pada kepengurusan yang baru, ada program membentuk pengusaha Amungme dan Kamoro yang juga bekerjasama dengan pihak bank.

"Program-program ini dilakukan guna melatih masyarakat untuk berwirausaha.  Tentunya dengan pendampingan yang dilakukan."

Baca juga: Proses Mutasi dan Kepangkatan PNS di Papua Tengah Harus Cepat

"Dengan tujuan, mereka mengerti bagaimana mengembangkan usaha sendiri dan kedepannya tidak bergantung lagi dengan YPMAK," tuturnya.

Semua program yang dilakukan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah. Karenanya, YPMAK dan pemerintah daerah akan ada MoU dalam pelaksanaan program.

"Leading sektornya tetap pemerintah daerah, YPMAK hanya mendukung program dari pemerintah," pungkasnya. (*)