Pemkab Mimika Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana dengan Rencana Strategis Lima Tahunan

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA-Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menggelar sosialisasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahap II.

Kegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas daerah untuk menghadapi berbagai potensi bencana.

Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Mimika, Papua Tengah, Jumat (29/8/2025).

Sosialisasi ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Mimika, Frans Kambu, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal seperti TNI, Polri, Basarnas, dan BMKG. 

Baca juga: Ajang MTA 2025, CEO Tribun Network Dinobatkan Sebagai Tokoh Media Berpengaruh

Ketua panitia dari BPBD Kabupaten Mimika, Federika Fakdawer, menjelaskan bahwa sosialisasi bertujuan menyebarluaskan informasi dan membangun pemahaman bersama tentang urgensi penyusunan dokumen RPB Mimika untuk lima tahun ke depan.

"Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai tahapan penyusunan RPB," ungkap Federika.

Federika berharap sosialisasi dapat mewujudkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lainnya dalam kerangka pentaheliks penanggulangan bencana.

Baca juga: Kegiatan Belajar Mengajar 15 Sekolah Tak Lancar, Disdikpora Dogiyai Janji Benahi di Tahun 2026

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Mimika, Frans Kambu menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif BPBD.

"Kehadiran seluruh peserta menunjukkan komitmen kolektif untuk membangun Kabupaten Mimika yang tangguh terhadap bencana," katanya.

Frans Kambu menambahkan, Kabupaten Mimika memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari pesisir hingga pegunungan, yang menyebabkan potensi bencana juga beragam.

"Kita tidak boleh lengah terhadap potensi bencana non-alam dan bencana sosial yang mungkin terjadi seiring dinamika pembangunan," ujarnya.

Ia juga mendorong agar paradigma penanggulangan bencana bergeser dari reaktif menjadi proaktif dan preventif.

Baca juga: Jumlah Penduduk Laki-Laki Paling Banyak di Provinsi Papua Tengah

Frans Kambu menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya urusan respons darurat, melainkan sebuah siklus utuh yang mencakup pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana.

"Penyusunan RPB ini tidak akan bermakna jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Ia berharap narasumber dapat memberikan edukasi yang optimal untuk meningkatkan kualitas informasi dan dokumen RPB yang disusun. (*)