Gabungan Pemuda Mimika Bersatu Datangi DPRK Mimika, Sampaikan 13 Tuntutan

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Gabungan Pemuda Mimika bersatu datangi Kantor Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika untuk menyampaikan aspirasi, Selasa (2/9/2025) pagi.

Baca juga: Solidaritas Mahasiswa Papua Demo, Sejumlah Toko di Abepura Tutup 

Gabungan pemiuda ini diantaranya GMNI Cabang Mimika, GMKI Cabang Mimika, Ketua PMKRI Cabang Mimika, Ketua KNPI Cabang Mimika, Ketua Pemuda Katholik Komcab Mimika, Ketua GAMKI Cabang Mimika, Ketua OKIA, Ketua Aliansi Pemuda Kei Mimika, YLBH Papua Tengah, Peradi Cabang Timika.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun mewakili gabungan Pemuda Mimika bersatu menjelaskan, pihaknya datang untuk memberi edukasi baik dan bicara secara baik. 

"Kami datang ke rumah kami memberi edukasi yang baik untuk kita semua bisa bicara dengan baik di tempat lain mereka turun ke jalan maka kami minta untuk bertemu di sini. Ini cara yang baik sehingga tidak mengakibatkan cara brutal," katanya. 

Baca juga: Massa Geruduk Kantor DPR Kabupaten Jayawijaya Tuntut Pemerintah Tarik Militer non-Organik 

Lanjutnya, Timika bukan tanggung jawab polisi Timika tetapi kita semua tujuan untuk menyampaikan aspirasi secara damai. 

Berikut 13 poin tuntutan utama yang disampaikan OKP kepada DPRK Mimika:

Baca juga: Demo Mahasiswa di Abepura, Suarakan Papua Darurat Militer dan Desak Bebaskan Tahanan Politik Sorong

1. Menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Menolak segala bentuk kenaikan pajak yang menambah beban rakyat.

3. Mendesak reformasi total TNI-Polri dari pusat hingga daerah. 

4. Mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap demonstran di seluruh Indonesia.

Baca juga: Victor Yeimo Serukan Revolusi Demokratik Bagi Papua dan Krisis Demokrasi Indonesia

5. Penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua oleh pemerintah pusat dan Komnas HAM.

6. Menolak kekerasan oleh aparat terhadap masyarakat di Papua

7. Menuntut pendekatan persuasif dalam pengamanan aksi demonstrasi

8. Menolak pemindahan tahanan politik dari Papua ke luar daerah

Baca juga: Jalan Petrosea-Hasanudin Bakal Dilebarkan, Dinas PUPR Mimika Minta Dukungan Warga Jangan Lakukan Ini