Kolaborasi Data Tanpa Sekat: Diskominfo Mimika dan BPS Dorong Transparansi Informasi Publik

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM,MIMIKA- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menggelar Seminar Data Statistik Sektoral Tahun 2025 di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (27/10/2025).

Baca juga: Tabrak Truck Bermuatan Material, Pengendara Sepeda Motor di Timika Ini Meninggal Dunia

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan data statistik yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Seminar dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika Frans Kambu, perwakilan BPS Mimika, Kementerian Agama, pimpinan BUMN-BUMD, serta sejumlah peserta dari berbagai instansi.

Baca juga: Momen Hari Sumpah Pemuda, Pemprov Papua Tengah Adakan Lomba Paduan Suara

Frans Kambu menyebut bahwa data statistik sektoral memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

“Kehadiran semua pihak mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan data yang terarah dan saling terintegrasi di Kabupaten Mimika,” ujar Frans yag hadir mewakili Bupati Mimika.

Ia menekankan, di era digital, masyarakat dituntut untuk mampu memahami, menganalisis, dan memanfaatkan data secara cerdas guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Baca juga: Warga Nabire Minta Polisi dan Orangtua Larang Anak-anak Bermain Meriam Spirtus

Sementara itu, Kepala Bidang Government Diskominfo Kabupaten Mimika, Robert Kambu, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan BPS dilakukan untuk memperkuat pengelolaan dan sinkronisasi data sektoral setiap tahun.

“Setiap OPD harus terlibat aktif dalam pengumpulan dan pengolahan data agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Data internal pemerintah harus saling terhubung,” katanya.

Baca juga: Toleransi Jadi Sorotan Kakanwil Kemenag Papua Barat di Momen 1 Abad Peradaban Papua

Menurut Robert, transparansi menjadi kunci agar seluruh instansi, baik vertikal maupun otonom, memiliki data yang sinkron dan dapat digunakan bersama dalam perencanaan pembangunan.

"Kami berharap materi dan hasil diskusi dalam seminar tersebut dapat diterapkan di masing-masing instansi guna memperkuat basis data daerah yang akurat dan berdaya guna," pungkasnya. (*)