Warga Keakwa dan Keakwa Baru Pertahankan Pengurus Pokja Lama Kelola Program YPMAK 2026

Ringkasan Berita:

• Masyarakat Kampung Keakwa dan Keakwa Baru sepakat mempertahankan susunan pengurus Kelompok Kerja (Pokja) lama untuk menjalankan Program Kampung YPMAK tahun 2026. 
• Dengan total anggaran Rp300 juta per kampung, fokus utama dialihkan pada pengembangan komoditas kelapa dan produksi minyak VCO. 
• Langkah ini diambil untuk menjamin stabilitas pengelolaan dana kemitraan PT Freeport Indonesia di wilayah pesisir. 

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM,TIMIKA – Kepercayaan masyarakat terhadap figur pemimpin lokal menjadi faktor penentu efektivitas penyaluran dana pemberdayaan di wilayah pesisir Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Konsistensi program kerja yang terukur mendorong warga untuk tetap mempertahankan struktur organisasi yang telah teruji dalam mengelola aset ekonomi kampung.

Demikian hasil dari sosialisasi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) terkait pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) 2026 di Kampung Keakwa dan Keakwa Baru, Distrik Mimika Tengah, Selasa (10/3/2026).

Baca juga: YPMAK Alokasi Dana Rp 300 Juta untuk Perkuat Ekonomi Kampung, Warga Tiwaka Bentuk Pokja Baru

Dalam sosialisasi itu tim Divisi Ekonomi YPMAK memfasilitasi musyawarah bersama aparat kampung, tokoh adat, serta perwakilan perempuan dan pemuda.

Masyarakat kedua kampung tersebut secara mufakat memilih untuk tidak merombak susunan pengurus lama guna menjaga kesinambungan program pembangunan.

YPMAK juga mendorong adanya transformasi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir mulai tahun anggaran 2026.

Selain pengadaan peralatan kerja konvensional, yayasan menyarankan pengalokasian dana untuk pengembangan sektor perkebunan kelapa dan produksi minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO).

Ide ini bertujuan agar masyarakat memiliki kemandirian ekonomi melalui produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar luar daerah.

Staf Divisi Ekonomi YPMAK, Dwi Iksan Kanang, menjelaskan bahwa minimal Rp10 juta dari total dana pemberdayaan Rp240 juta dapat disisihkan sebagai modal awal penanaman kelapa.

Skema anggaran setiap kampung tetap bertahan pada angka Rp300 juta dengan rincian Rp60 juta untuk operasional tim dan sisanya untuk upah serta material kerja.

Program ini diharapkan berjalan secara bertahap setiap tahun hingga mencapai kapasitas produksi minyak kelapa yang stabil.

“Kalau bapak-bapak sepakat tim ini tetap dilanjutkan, saya bisa kembali ke kota untuk meminta tanda tangan mereka. Potensi kelapa di wilayah pesisir cukup baik untuk dikembangkan dalam jangka panjang,” ujar Dwi saat berdiskusi dengan warga Keakwa.

Baca juga: Program YPMAK 2026: Warga Kampung Atuka Pertahankan Pengurus Pokja Lama dan Fokus Industri Kelapa

Di Kampung Keakwa, proses administrasi sempat terkendala karena sejumlah inti pengurus Pokja sedang berada di pusat kota.

Namun, kehadiran staf YPMAK memastikan bahwa proses penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama dapat diselesaikan setelah para pengurus kembali.

Nama-nama seperti Alexander Natuapoka (Ketua) dan Barnabas Awameyauta (Bendahara) tetap mendapatkan mandat penuh dari warga untuk mengawal anggaran tahun 2026.

Kondisi serupa terjadi di Kampung Keakwa Baru, di mana para tokoh masyarakat dan agama menyepakati kepemimpinan Natalis Natipia sebagai Ketua Pokja.

Fokus usulan masyarakat Keakwa Baru meliputi pembersihan lahan kelapa, pengadaan peralatan kerja, serta pemenuhan upah buruh lokal.

Transparansi pelaporan pertanggungjawaban pada periode sebelumnya menjadi alasan utama warga tetap mempercayai pengurus lama untuk mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

Tim YPMAK menilai komitmen masyarakat di Distrik Mimika Tengah sangat tinggi dalam menjaga iklim kerja yang kondusif.

Evaluasi rutin akan terus dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikucurkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga di pesisir Papua Tengah.

Melalui struktur Pokja yang stabil, program pemberdayaan diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan dan menciptakan lapangan kerja baru di tingkat kampung. (*)