Selasa, 12 Mei 2026

Rakor Kepala Daerah di Timika

Momen Rakor Percepatan Pembangunan Papua, Komisi II DPR RI Soroti Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi

"Termasuk juga mendorong pola sekolah sepanjang hari untuk meningkatkan kualitas belajar siswa," kata Komarudin.

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Feronike Rumere | Editor: Lidya Salmah
zoom-inlihat foto Momen Rakor Percepatan Pembangunan Papua, Komisi II DPR RI Soroti Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi
TribunPapuaTengah.com/Feronike Rumere
RAKOR - Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menyampaikan pandangan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026). Dalam forum tersebut, Komarudin menyoroti pentingnya pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sebagai prioritas utama percepatan pembangunan Papua. Foto: Tribun-PapuaTengah. com/Feronike Rumere. 
Ringkasan Berita:
  • Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, mendesak percepatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di pedalaman Papua, Senin (11/5/2026). 
  • Ia mendorong pola sekolah sepanjang hari dan program makan bergizi untuk tingkatkan kualitas SDM. 
  • Komarudin mengingatkan agar dana Otsus dikelola transparan dan melibatkan warga lokal demi kesejahteraan nyata bagi masyarakat di Tanah Papua.

 

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA – Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menegaskan masih terdapat kesenjangan layanan dasar di Tanah Papua, terutama akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman.

Padahal, kata Komar, ada tiga sektor utama yang harus menjadi prioritas pembangunan Papua, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

“Bagaimana masa depan Papua itu ada tiga hal penting yang harus menjadi fokus kita, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” ungkap Komar saat memberikan pandangan dalam Rakor Percepatan Pembangunan Papua di Mimika, Senin (11/5/2026). 

Baca juga: Suarakan Kedamaian, Forum Peduli Masyarakat Nabire Tolak Aksi Kriminal dan Demo Anarkis

Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP ini, tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah pedalaman perlu dijawab dengan kebijakan yang tepat sasaraan.

"Termasuk juga mendorong pola sekolah sepanjang hari untuk meningkatkan kualitas belajar siswa," kata Komarudin.

Komarudin menilai pola tersebut mampu mengoptimalkan waktu belajar, pembinaan karakter, peningkatan kemampuan literasi membaca serta keterampilan berhitung siswa.

Selain itu, lanjutnya, program makan bergizi di sekolah juga dinilai penting untuk mendukung kesehatan fisik peserta didik di Papua.

“Kalau memang program itu menyentuh kepentingan khusus masyarakat Papua, kenapa tidak diperkuat dari yang sudah ada, daripada membuat proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Komarudin.

Baca juga: Ganti Rugi Lahan Rp7 M Tak Kunjung Dibayar, Masyarakat Enggros Palang Jalan Ciberi-Holtekamp Besok

Komarudin juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan, termasuk keterlibatan warga desa dalam pemantauan kesehatan dasar masyarakat.

Pasalnya, pembangunan tidak akan berhasil apabila rakyat tidak dilibatkan secara langsung.

“Pembangunan itu harus melibatkan rakyat di dalamnya. Kalau tidak, program hanya berjalan bertahun-tahun tanpa hasil nyata,” ujar Komarudin.

Di sektor kesehatan, eks Ketua DPD PDIP Provinsi Papua ini meminta pemerintah memperkuat peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di daerah terpencil.

"Ya, termasuk memperhatikan dukungan transportasi dan insentif tenaga medis," terang Komarudin.

Dalam kesempatan itu, Komarudin turut menyinggung dinamika pelaksanaan Otsus Papua yang dinilai masih menghadapi persoalan sentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Rakor Percepatan Pembangunan Papua, Meki Nawipa: Bicara Tentang Membangun Negeri Ini Harus Semangat

Ia menyebut aspirasi daerah sering kali belum sepenuhnya didengar dalam penyusunan program pembangunan.

“Oleh karena itu pertemuan seperti ini penting agar pusat dan daerah bisa saling mendengar,” tegas Komarudin.

Integritas dalam pengelolaan dana otsus juga penting agar setiap anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dana otsus adalah amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik korupsi,” katanya.

Selanjutnya Komarudin mengungkapkan bahwa Papua selama ini telah berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui sumber daya alam yang dimiliki.

Baca juga: BREAKING NEWS- Kepala Daerah se-Tanah Papua Bahas Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan dasar di Papua.

"Biar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata," tutupnya.

Sebagai informasi Rakor Percepatan Pembangunan Papua mempertemukan kepala daerah se-Tanah Papua menyoroti penguatan implementasi Otsus, tata kelola dana otsus hingga sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

Baca juga: Manajer Persipura Ungkap Dugaan Penunggang Gelap dalam Kericuhan Suporter di Stadion Lukas Enembe

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Gubernur Papua, Matius Fakhiri, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai.

Lalu Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Albert Yoku, serta beberapa pemangku kepentingan lainnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved