Kembali Dipercaya Kelola Program YPMAK, Pokja Kampung Hiripau Fokus Kembangkan Kelapa-Minyak Kelapa

Ringkasan Berita:

• YPMAK mensosialisasikan pembentukan Pokja Kampung Hiripau, Mimika, pada Kamis (4/6/2026). 
• Program ini berfokus pada peningkatan ekonomi produktif, bukan gaji bulanan. Khusus wilayah pesisir ini, YPMAK mendorong usaha berbasis kelapa. 
• Pengurus lama diusulkan lanjut untuk periode 2026 dengan program penanaman bibit serta pemeliharaan lahan kelapa. Penggunaan dana wajib disertai LPJ yang jelas.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, TIMIKA – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) menggencarkan pembentukan kelompok kerja (Pokja) kampung di wilayah Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Kali ini,sosialisasi dan pemilihan pengurus Pokja Kampung Hiripau periode Juni 2026 hingga Januari 2027 digelar di Kantor Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Tim Divisi Ekonomi YPMAK, aparat kampung, Kepala Kampung Hiripau, perwakilan Koramil Mapuru Jaya, serta masyarakat setempat.

Baca juga: YPMAK Sosialisasi Program Kampung-Bentuk Pokja 2026 di Mapuru Jaya, Pengurus Lama kembali Dipercaya

Dalam sosialisasi itu, Tim Divisi Ekonomi YPMAK, Feby Sianipar, menjelaskan bahwa Pokja dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah kampung dan YPMAK dalam menyalurkan serta mengelola dana program kampung berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Feby menegaskan, program kampung bukan merupakan kegiatan yang memberikan gaji tetap setiap bulan kepada masyarakat, melainkan sebagai tambahan penghasilan melalui kegiatan ekonomi produktif yang dikerjakan bersama.

"Program ini bukan gaji bulanan. Masyarakat harus terlibat dan bekerja dalam kegiatan yang disepakati agar dapat memperoleh manfaat dari program tersebut," ujarnya. 

Baca juga: Bentuk Pokja 2026 di Kampung Tipuka, YPMAK Ingatkan Pentingnya LPJ dan RAB Bersama

Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ), dokumentasi kegiatan, papan informasi, serta koordinasi yang baik antara Pokja dan pemerintah kampung.

Selain itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan wajib memiliki data pendukung, termasuk jumlah peserta, hasil pekerjaan, dan dokumentasi foto sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana.

"Dana yang disalurkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Semua kegiatan harus memiliki bukti dan dokumentasi yang jelas," katanya.

Khusus wilayah pesisir seperti Kampung Hiripau, YPMAK mendorong pengembangan usaha berbasis kelapa, termasuk produksi minyak kelapa murni dan minyak goreng kelapa.

Sementara itu, Ketua Pokja 2025 Kampung Hiripau  Anton Metodis Mapeko, menyampaikan laporan kegiatan yang tengah dilaksanakan pada 2025 lalu, yaitu penanaman kelapa di daerah Pantai Pomako sekitar 1.000-2000 sementara ini masih tumbuh, dan kali iniasih pbersihan dan akan dilanjutkan lagi. 

Perwakilan Koramil Mapurujaya, Babinsa Tangkas, mengusulkan agar pemerintah kampung mengajukan permohonan bantuan bibit kelapa kepada instansi pertanian.

Menurutnya, penambahan jumlah tanaman kelapa akan mendukung pengembangan usaha minyak kelapa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung Hiripau di masa mendatang.