Di Balik Devisa: Kekerasan Struktural terhadap Pekerja Migran Perempuan dalam Era Globalisasi

Oleh Joy Anna Natalia Kafiar

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM - Hadirnya globalisasi membuat mobilitas tenaga kerja antar negara menjadi cepat.

Banyak perempuan Indonesia memilih bekerja di luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya.

Namun, di balik peluang ekonomi tersebut, hadir risiko besar seperti eksploitasi serta kekerasan terhadap tenaga kerja wanita.

Kasus yang dialami oleh Sumiati pada tahun 2010 menjadi salah satu bukti nyata bagaimana globalisasi dapat menghadirkan bentuk kekuasaan terhadap perempuan.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting, yakni mengapa perempuan pekerja migran masih rentan mengalami kekerasan meskipun mereka menjadi bagian dari sistem ekonomi global yang ada?

Globalisasi tidak hanya mempercepat perpindahan barang dan modal, tetapi juga tenaga kerja.

Dalam proses tersebut, perempuan dari negara berkembang sering mengisi sektor pekerjaan domestik yang kurang mendapat perlindungan hukum dibanding sektor formal lainnya.

Akibatnya, manfaat ekonomi globalisasi sering tidak diikuti dengan jaminan keamanan dan perlindungan hak-hak pekerja.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, artikel ini menggunakan konsep globalisas serta kekerasan struktural dari Johan Galtung.

Menurut Galtung, kekerasan tidak selalu berupa tindakan fisik langsung.

Kekerasan juga muncul melalui sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan kelompok tertentu berada dalam kondisi yang rentan. 

Pada konteks pekerja migran, perempuan sering berada pada posisi yang lemah karena bergantung pada agen penyalur, majikan, dan sistem hukum negara tujuan.

Timbulnya ketimpangan kekuasaan inilah yang menciptakan kondisi bagi terjadinya kekerasan.

Pada tahun 2010, Sumiati, seorang pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat, bekerja sebagai asistem rumah tangga di Madinah, Arab Saudi.