DPRK Puncak Komitmen Kawal Program Pemerintah Tahun 2026

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, KABUPATEN PUNCAK- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak atau (DPRK) komitmen akan mengawal program pemerintahan tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan oleh  Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni usai Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun anggaran 2026, di ruang pertemuan Kantor Badan Perbendaharaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Puncak Ilaga, Jumat, 23 Januari 2026 lalu.

Baca juga: Dinkes Kabupaten Dogiyai Datangkan 33 Tenaga Kesehatan dari Kemenkes, Siap Bertugas di 15 Puskesmas

Dikutip dari website resmi puncakkab.go.id dipublikasikan oleh Diskominfo Puncak, Thomas menegaskan bahwa, sikap DPRK Puncak periode ini akan tegas dalam mengawasi setiap kegiatan dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia mengatakan pengawasan ini agar pembangunan di Kabupaten Puncak, menjadi lebih baik dan maju dari tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Menurutnya, pengawasan ketat merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, bahkan kegiatan fisik.

DPRK tidak kompromi mkarena akan tegas dalam pengawasan, misalnya saja proyek 2025, yang masih dalam tahap kegiatan lanjutan 2026.

“Periode ini kami dari DPRK akan ketat dalam Pengawasan di lapangan, terutama kegiatan-kegiatan fisik, jika belum selesai sesuai dengan deadline waktu maka kami akan menyurati kepada pihak berwajib, itu sudah tegas kami sampaikan diawal tahun ini jadi pimpinan OPD jangan main-main,” tegas Thomas Tabuni.

Kata Thomas Tabuni, dengan pembagian DPA yang lebih awal ini maka penyerapan anggaran harus berjalan dengan baik dan terukur.

Baca juga: Gubernur Meki Bagikan 25 Unit Laptop Gratis Untuk Pelajar di Kabupaten Mimika

Penyerapan anggaran terutama kegiatan-kegiatan fisik karena DPRK Puncak tidak mau daerah ini mundur, harus maju sama dengan daerah lain yang sudah lebih dulu lebih maju.

“Kepala Inspektorat baru diangkat dia punya pekerjaan besar harus ketat dalam pengawasan sudah terjadi tahun-tahun sebelunmnya jangan terjadi lagi."

"kKami sangat mendukung apa yang sudah dikatakan Pak Bupati dan Sekda, ini demi kemajuan daerah ini,”tuturnya.

Baca juga: Sambut Hari Bhakti ke-76, Kantor Imigrasi Mimika Buka Layanan Paspor Simpatik Akhir Pekan

Menurut Thomas, Puncak butuh kerja keras, butuh perhatian khusus untuk  kemajuan daerah.

Lanjutnya, harus diingat bahwa, anggaran sudah dikucurkan oleh negara untuk Kabupaten Puncak, harus dipakai dengan baik untuk memajukan daerah ini. Jangan dipakai untuk berfoya-foya saja oleh segelintir orang.

“Orang yang bertugas di Puncak harus kerja dengan hati karena kota ini adalah kota injil, sepersen pun  uang negara harus dipergunakan dengan baik, termasuk pertanggungjawab juga harus baik, ini semua demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Puncak, mereka harus sejahtera,” tambahnya.

Baca juga: SATP Milik YPMAK Terapkan Fun Learning Awal Semester Genap 2025/2026

Thomas Tabuni menilai, efektivitas belanja daerah sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.

Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengendalian internal serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penggunaan anggaran, terutama kegiatan-kegiatan fisik terutama dibawah kendalai Kepala Inspektorat yang baru. (*)