Kolaborasi Perusahaan Migas, DPRK dan Masyarakat, Bersatu Bangun Jalan Seget–Arar Sorong

Ringkasan Berita:

• Aliansi perusahaan migas, parlemen, dan masyarakat adat menyepakati percepatan perbaikan jalan Seget–Arar di Kabupaten Sorong. 
• Langkah ini diambil guna mengakhiri ketergantungan warga pada transportasi laut yang berbiaya tinggi. 
• Korporasi berkomitmen melakukan pengurukan sirtu sebagai tindakan darurat, sementara legislatif mendesak pemerintah daerah memperjelas status hukum jalan tersebut.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, SORONG - Isolasi geografis yang memaksa warga Distrik Seget bertaruh biaya tinggi di jalur laut segera berakhir setelah aliansi perusahaan migas, parlemen, dan masyarakat adat menyepakati percepatan perbaikan jalan darat Seget–Arar.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bersama di Kantor RH Petrogas Basin Ltd Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (13/6/2026). 

Pertemuan ini merupakan respons konkret terhadap aspirasi masyarakat dari sembilan kampung di Distrik Seget yang menuntut perbaikan akses jalan darat KMT Seget-Arar.

Field Operation Manager RH Petrogas, Mustaman, menegaskan seluruh korporasi pengguna jalan telah menyatakan komitmennya.

Baca juga: Dua Pemuda Asal Manokwari Kuasai Turnamen Esports Piala Dunia 2026 di Nabire

Pihaknya mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari SKK Migas, Pertamina, hingga operator industri lain.

“Pertemuan ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat Distrik Seget dan sembilan kampung yang datang menyampaikan permintaan agar perbaikan jalan KMT Seget-Arar segera ditindaklanjuti,” ujar Mustaman.

Mustaman menambahkan bahwa seluruh perusahaan pengguna jalan berkomitmen memperbaiki.

Anggota DPRK Sorong, Sem Mugu, menyatakan lembaga legislatif ikut bergerak cepat karena masyarakat selama ini terbebani biaya tinggi transportasi laut.

Baca juga: Operasi Cinta Damai Noken 2026: Sentuhan Humanis Polri Menabur Harapan di Paniai

Pihaknya akan membawa hasil pertemuan ini kepada Pemkab Sorong, khususnya Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi teknis.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan status jalan ini. Apabila tanggung jawab pemerintah, harus ada kejelasan anggaran yang digunakan. Jika menjadi tanggung jawab perusahaan, maka perusahaan juga harus menjalankan kewajibannya,” tegas Sem.

Senada dengan itu, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Mamberob Y Rumakiek, menyoroti pentingnya kepastian hukum infrastruktur tersebut.

Status jalan yang tidak jelas selama ini dinilai menjadi akar lambatnya penanganan di lapangan.

“Kita harus memperjelas terlebih dahulu status jalan ini, sehingga dapat diketahui pihak mana yang memiliki tanggung jawab dalam proses pembangunan dan perbaikannya,” kata Mamberob.

Baca juga: Pasca-kenaikan Harga Pertamax, Gubernur Papua Perketat Pengawasan Cegah Penimbunan BBM

Perwakilan masyarakat adat Distrik Seget, Moses Klawamon, meminta korporasi di wilayah penghasil migas tersebut untuk segera melakukan tindakan darurat.