Info Intan Jaya

Tolak Pemekaran DOB, Bupati Aner Maisini: Kabupaten Intan Jaya Harga Mati!

Aner menegaskan, bahwa pemekaran tidak boleh didasari kepentingan politik sesaat, seperti perebutan kursi bupati atau DPR.

Penulis: Calvin Eluis Erari | Editor: Lidya Salmah
Tribun-PapuaTengah.com/Calvin Louis Erari
TOLAK PEMEKARAN- Bupati Aner Maisin dengan tegas menolak pemekaran atau kehadiran DOB di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Foto:Tribun-Papua.com, Calvin Loui Erari 

Laporan Wartawan Tribun-Papuatengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM- NABIRE- Penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, semakin menguat. 

Setelah sebelumnya disuarakan oleh Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Henes Sondegau, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Intan Jaya (FKMI) kota studi Nabire.

Kini, giliran Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, yang dengan tegas menyatakan penolakannya.

"Ada apa dengan pemekaran ini, dan untuk siapa?" tanya Aner kepada awak media, termasuk Tribun-Papua.com, di Nabire, Selasa (4/3/2025).

Baca juga:  203 Hari Mengabdi, Zakarias Marey Serahkan Tongkat Komando Intan Jaya kepada Bupati Definitif

Aner menegaskan, bahwa pemekaran tidak boleh didasari kepentingan politik sesaat, seperti perebutan kursi bupati atau DPR.

Karena menurut dia, fokus utama dari kehadiran DOB seyogyanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kabupaten induk (Intan Jaya) sendiri saja, roda pemerintahannya berjalan baik, baru mau dilakukan pemekaran. Jadi tidak ada itu, untuk sementara di kepemimpinan saya," tegasnya.

Aner juga menyatakan dukungannya terhadap penolakan yang telah dilakukan oleh FKMI. 

"Ini kan kewenangan pusat, tetapi untuk usulan dari daerah saya tidak akan terima, dan saya tetap mendukung para mahasiswa,"tandasnya.

Sebelumnya, FKMI kota studi Nabire telah mengeluarkan pernyataan sikap yang menolak rencana pemekaran kabupaten baru di Intan Jaya.

Baca juga: Tancap Gass! Bupati-Wabup Intan Jaya Siap Evaluasi Total SKPD Hingga Pelayanan Publik

Ketua FKMI, Daud Tigau, menilai pemekaran dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan belum tentu membawa kesejahteraan.

"Tapi masyarakat hanya merasakan pembunuhan, pertumpahan darah, dan tangisan yang terus mengalir," kata Daud dalam rilis pers yang diterima Tribun-Papua.com, di Nabire, Minggu (3/3/2025) malam.

FKMI juga mendukung sikap anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Henes Sondegau, yang menolak pemekaran.

Baca juga: Bupati-Wabup Intan Jaya Bakal Undang Misionaris Amerika untuk Doa Bersama dan Rekonsiliasi

Berikut lima poin pernyataan sikap FKMI

Menolak pemekaran DOB di Intan Jaya.

Mendukung penolakan DOB oleh Henes Sondegau.

Meminta politikus tidak menambah masalah di Intan Jaya.

Meminta Pemkab Intan Jaya fokus pada SDM dan kesejahteraan masyarakat.

Meminta pengusulan DOB di Intan Jaya dihentikan.

(*)

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved