Momen International Women's Day 2025: Perempuan Papua Berteriak Tolak Program MBG

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, SENTANI - Dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day 2025 , Aktivis Perempuan di Tanah Papua menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Para aktivis perempuan Papua tersebyt menilai, program yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 tersebut bukanlah prioritas bagi masyarakat Papua.

Kendati Program MBG, yang berada di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN), yang mana merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Baca juga: Rayakan Hari Perempuan Sedunia di Papua: Aksi Bisu Lawan Penindasan Hingga Tuntut Keadilan

Namun, Ketua Koalisi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Anastasia Manong, berpendapat lain.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar di Papua.

"MBG tidak penting, karena sepulang sekolah, mama saya bisa masak untuk saya makan," ujarnya saat diwawancarai di sela-sela aksi diam memperingati Hari Perempuan Sedunia di Tugu Uncen Jayapura, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (8/3/2025).

Baca juga: Pemekaran Daerah Baru di Intan Jaya Bukan Kebutuhan Utama, Begini Klarifikasi Thobias Bagubau

Anastasia menekankan bahwa Tanah Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka secara mandiri.

"Kami punya hasil sumber daya alam yang cukup melimpah, bisa dikelola sendiri. Ubi, petatas, kami bisa ambil secukupnya dan tidak perlu beli,"ungkapnya.

Sementara itu Koordinator Wilayah Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia Wilayah Tanah Papua, Yokbet Felle, menambahkan bahwa program MBG bersifat top-down dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, terutama perempuan.

Baca juga: Gebrakan Baru di Papua Barat Daya! 35 Pengurus DPD BMP RI Resmi Dilantik, Siap Kawal Program MBG

Ia menilai, yang lebih dibutuhkan adalah kesejahteraan dan makanan sehat yang dapat diolah sendiri oleh keluarga.

"Setiap keluarga, terutama ibu-ibu, pasti menginginkan makanan yang sehat untuk anak-anaknya," tegasnya.

Yokbet berpendapat bahwa kesejahteraan keluarga sulit tercapai karena masyarakat masih mengalami kesulitan akses ekonomi.

Baca juga: Tinggalkan Perbedaan dan Rangkul Persatuan, Gubernur Meki Nawipa Ajak ASN Bangun Papua Tengah

Ia pun menyankankan, pemerintah seharusnya mendorong kebijakan yang mendukung perekonomian masyarakat.

"Pemerintah seharusnya mendorong kebijakan yang mendukung ekonomi masyarakat, karena mereka (masyarakat) pasti akan memikirkan yang terbaik untuk keluarganya," tandas Yokbet.

Sebelumnya diberitakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menuai penolakan dari ribuan pelajar di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Nabire, dan Wamena. (*)