RAKERKESDA Papua Tengah, Satukan Langkah Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE-Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka, Nabire, dilaksanakan secara luring dan daring, Selasa (22/4/2025).

Rakerkesdaini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Tengah, perwakilan Kementerian Kesehatan RI, pimpinan organisasi profesi kesehatan tingkat nasional seperti IDI hingga KPA).

Selain hadir juga Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), akademisi dari UI dan Uncen, unsur legislatif DPR Papua Tengah dan MRP, serta tokoh adat.

Baca juga: Prioritaskan Stunting dan Inflasi, Pemkab Mimika Bahas Rencana Kerja 2026

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinkes P2KB Papua Tengah, Agus, menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi.

"Ini adalah ruang dialog untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan kesehatan ke depan," ujarnya dalam rilis pers yang diterima Tribun-PapuaTengah.com.

Forum ini mengusung pendekatan kolaboratif Pentahelix, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas.

Beberapa topik utama yang dibahas meliputi penguatan pelayanan kesehatan primer, optimalisasi sistem rujukan, pemberdayaan tenaga medis lokal, penanggulangan AIDS, TBC, malaria, dan stunting, serta percepatan program "Ko Harus Sehat".

Selain itu, forum juga membahas insentif tenaga kesehatan, penguatan Posyandu berbasis keluarga, pemanfaatan teknologi digital dan telemedicine, hingga strategi menghadapi tantangan keamanan di daerah konflik.

Baca juga: MIRIS! Tumpukan Sampah di Jantung Nabire Ancam Tutup Akses Pasar Sentral Kalibobo

Agus juga menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan berbasis kearifan lokal di Papua Tengah, mengingat tantangan geografis, keragaman budaya, dan bahasa.

"Artinya, program kesehatan harus menjangkau setiap rumah, menjadikan keluarga sebagai agen perubahan," tegasnya.

Hasil dari Rakerkesda ini akan menjadi draf awal pembangunan sektor kesehatan di Papua Tengah periode 2025–2030, mencakup program prioritas, indikator keberhasilan, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

Dokumen ini diharapkan menjadi panduan bersama untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Baca juga: Paus Fransiskus Berpulang: Uskup Timika Ajak Umat Teladani Sang Gembala

Selanjutnya, Agus berharap setiap pihak dapat mengimplementasikan tugas spesifik yang diemban untuk mewujudkan Papua Tengah yang lebih sehat, sejahtera, dan bermartabat.

"Kegiatan ini adalah pijakan awal untuk membangun masa depan kesehatan yang lebih baik melalui kerja sama dan komitmen yang menyentuh masyarakat," pungkasnya. (*)