Perubahan Iklim Global: Ancaman Nyata Bagi Pasifik dan Pesisir Papua

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM- Perubahan iklim global bukan lagi ancaman yang jauh di depan mata, namun dampaknya mulai mendekati kita hari-hari ini.

Bagi negara-negara di kawasan Pasifik, dampaknya terasa semakin nyata dan menghantam komunitas paling rentan yang justru menyumbang sangat sedikit terhadap emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim global.

Melalui artikel pendek ini kami ingin mengajak kita semua melihat lebih jauh bagaimana perubahan iklim kini menjadi “soal hidup dan mati” bagi banyak masyarakat pesisir di Pasifik dan seharusnya menjadi perhatian kita di Tanah Papua.

Baca juga: Patroli Gabungan di Tembagapura: Amankan Miras dan Senjata Tajam, Jaga Ketertiban Masyarakat

Negara Kepulauan Kecil di Pasifik: Garis Depan Krisis Iklim

Negara-negara kepulauan kecil di Pasifik, seperti Kiribati, Tuvalu, Kepulauan Marshall dan Kepulauan Solomon, berada di garis depan krisis iklim.

Mereka menghadapi kenaikan permukaan laut global diproyeksikan mencapai 0,29-1,1 meter pada akhir abad ini (IPCC, 2021).

Perubahan pola curah hujan di kawasan Pasifik ditandai dengan meningkatnya variabilitas dan intensitas curah hujan (Keener et al,. 2012).

Baca juga: WASPADA! Cuaca Tak Menentu Landa Seluruh Distrik di Nabire Hari Ini

Kemudian meningkatnya suhu air laut yang menyebabkan fenomena pemutihan karang (coral bleaching) secara masif di kawasan Pasifik dan mempengaruhi lebih dari 70 persen terumbu karang global (Hughes et al., 2018).

Naiknya frekuensi dan intensitas siklon tropis seperti Siklon Winston yang menghantam Fiji pada tahun 2016 dan Siklon Tropis Sarai di 2019 menyebabkan kerugian sebesar 1,4 miliar dolar AS atau sekitar 31?ri PDB negara tersebut (Esler, 2016).  

Ironisnya, meski kontribusi mereka terhadap emisi global nyaris nol, negara-negara ini harus memikirkan relokasi massal penduduk sebagai dampak yang telah menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang perlahan menjadi tak terhindarkan.

Baca juga: Anggota Satlantas Jayawijaya Korban KKB Dirujuk ke RS Polri Kramat Jati Jakarta

Komitmen Nasional Menghadapi Krisis Iklim

​Indonesia berkomitmen menghadapi perubahan iklim yang dinyatakan dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) yang disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022.

Di mana kita menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk tahun 2030 ​ sebesar 31,89 % dibandingkan skenario business as usual (BAU) tanpa syarat, dan penurunan hingga 43,20 % jika mendapat dukungan internasional dalam bentuk pendanaan, transfer teknologi dan pengembangan kapasitas (www.menlhk.go.id).

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia mengandalkan berbagai strategi, termasuk:​ Pengelolaan hutan berkelanjutan dan restorasi ekosistem yang terdegradasi, peningkatan produktivitas pertanian  serta konservasi energi.​

Baca juga: Menguak Realita Papua: Dua Film Dokumenter Soroti Isu Perempuan dan Lingkungan di Wamena

Selain itu, Indonesia menetapkan target FOLU Net Sink 2030 mencapai emisi negatif sebesar 140 juta ton CO₂e di sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030. ​

Namun, menurut penilaian Climate Action Tracker (CAT), target Enhanced NDC Indonesia masih dikategorikan sebagai critically insufficient untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris dalam membatasi pemanasan global hingga 1,5°C ​(www.iesr.or.id). 

Potret Ketahanan dan Kerentanan di Papua

Kemudian marilah kita melihat ke timur di Tanah Papua, wilayah paling timur Indonesia lalu berpikir bahwa Papua masih jauh dari bencana ini, maka kita keliru.

Masyarakat pesisir di Papua kini menghadapi realitas yang sama beratnya.

Erosi pantai dan intrusi air laut di Merauke contohnya, pemutihan terumbu karang (coral bleaching) di Raja Ampat misalnya, serta perubahan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi, serta banyak fenomena lainnya adalah manifestasi lokal dari krisis global ini.

Baca juga: Lanny Jaya Mencekam! 11 Ruko Ludes Dilalap Api, Ini Penjelasan Kapolres

Demikian pula kekayaan budaya di Papua turut menghadapi ancaman perubahan iklim ini.

Kita tahu kalau Papua adalah rumah bagi lebih dari 200 lebih suku yang diantaranya hidup di pesisir secara turun-temurun berdampingan dengan laut. 

Mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa, seperti “praktik sasi” untuk menjaga sumber daya laut tetap lestari. Namun, perubahan iklim menggerus dasar-dasar ekologis dan budaya ini dan menciptakan ancaman terhadap ketahanan pangan, kesehatan, bahkan identitas kultural masyarakat adat.

Baca juga: Kabar Duka dari Tanah Suci: Jemaah Haji Biak Numfor Wafat di Mekkah

Solusi ke Depan: Adaptasi Berbasis Ekosistem dan Kearifan Lokal

Melihat kenyataan ini, solusi adaptasi tidak bisa hanya bersifat teknokratis.

Pendekatan berbasis ekosistem, seperti upaya rehabilitasi mangrove di Teluk Bintuni, serta konservasi ekosistem terumbu karang di Raja Ampat, terbukti efektif memperkuat pertahanan alami. 

Demikian pula, integrasi antara sains modern dan pengetahuan tradisional menjadi kunci inovasi adaptasi lokal sebagaimana ditunjukkan dalam kolaborasi masyarakat di pesisir dan perguruan tinggi seperti Universitas Papua dan Universitas Cendrawasih melalui riset dan kerjasama pengabdian pada masyarakat.

Baca juga: Mengukir Pilar Bangsa: Berikut Sejarah Hari Lahirnya Pancasila

Semua upaya ini membutuhkan kerjasama dan dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah.

Rencana pembangunan di wilayah pesisir Papua harus mengarusutamakan adaptasi perubahan iklim ke dalam setiap kebijakan tata ruang dan program pembangunan daerah di Papua.

Tanpa langkah serius, risiko kehilangan ekosistem, budaya, dan masa depan masyarakat pesisir akan semakin besar.

Suara dari Timur

Masyarakat di pesisir Papua dan kelompok organisasi sipil (NGO) adalah petarung terdepan dalam menghadapi dampak ini.

Masyarakat pesisir, terutama nelayan, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca dan intrusi air asin.

Baca juga: Truk Logistik Diserang OPM di Puncak, Dua Prajurit TNI Terluka

Sementara NGO dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan,  serta keterampilan masyarakat pesisir dalam mengadaptasi perubahan iklim, serta mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang mengadopsi kearifan lokal di Papua.

Untuk pemerintah daerah dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terutama di daerah pesisir, menjadi penting untuk memastikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi untuk menangani dampak perubahan iklim di wilayah pesisir.

Khususnya menghadapi kenaikan permukaan air laut dan perubahan pola cuaca yang semakin ekstrim.  

Baca juga: Jadwal Terbaru KM Dorolonda Juni 2025: Siap Layani Penumpang Nabire!

Selain itu pemerintah perlu memastikan terjaganya ekosistem di pesisir seperti Mangrove dan Pandan laut (Pandanus tectorius Park.) yang tersebar dihampir semua daerah pesisir Papua.

Pohon pandan laut mampu menahan abrasi pantai, mengurangi dampak negatif pasang air laut, berperan sebagai mitigasi tsunami, serta meminimalisir terjadinya kerusakan pada ekosistem di darat.

Pada akhirnya perubahan iklim bukan hanya tentang angka suhu global, ini tentang manusia, tentang rumah, tentang warisan leluhur yang ingin kita jaga untuk generasi mendatang. (*)

Penulis: Natalie J Tangkepayung (Mahasiswa Magister Biologi Konservasi Jurusan Biologi FMIPA Universitas Cenderawasih) dan Lisye Iriana Zebua (Dosen pada Jurusan Biologi FMIPA Universitas Cenderawasih)