Suku Awyu Tolak Keras PSN Sawit dan Tebu di Mappi: Jangan Langkahi Hak Ulayat!

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA- Masyarakat Suku Awyu di Kabupaten Mappi secara tegas menolak rencana investasi perkebunan sawit dan tebu yang terafiliasi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penolakan keras ini disuarakan langsung saat Komisi I DPR Papua Selatan berkunjung ke Kampung Salamepe dan Banamepe, Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Papua Selatan, pada 25 Juni 2025 lalu.

Sekretaris Komisi I DPRP Papua Selatan, Arie Suprapto, membenarkan gelombang penolakan ini.

Baca juga: Tolak Keras Kehadiran TNI, Warga Distrik Ibele Jayawijaya: Kami Bukan Teroris, Inginkan Hidup Damai!

Ia menyebut masyarakat tidak dilibatkan sejak awal dalam proses sosialisasi, komunikasi, maupun dialog yang transparan.

"Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat tidak pernah diajak bicara. Tidak ada koordinasi yang baik dari pemerintah pusat maupun perusahaan, wajar jika mereka menolak," tegas Arie di Merauke, Senin (30/6/2025).

Menanggapi hal ini, DPRP Papua Selatan akan mengundang Pemprov Papua Selatan, Pemkab Mappi, pihak perusahaan, dan tokoh masyarakat untuk berdialog terbuka.

Baca juga: Biak Siaga! Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Diprediksi Landa Pagi Ini  

DPRP juga akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan agar pelaksanaan PSN tidak mencederai hak-hak masyarakat adat pemilik ulayat. 

"Masyarakat menolak karena tidak ada koordinasi, dialog, atau sosialisasi yang merata di awal. Itu harus jadi dasar utama. Kami tidak akan tinggal diam terhadap aspirasi rakyat yang merasa dilangkahi," imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Ia juga menyoroti lemahnya proses sosialisasi PSN sejak awal, padahal proyek ini masuk sebelum terbentuknya DPRP Papua Selatan delapan bulan lalu.

Baca juga: Tomy Yogi Pimpin POBSI Papua Tengah, Siap Genjot Prestasi Biliar!

Rencana ekspansi PT Global Papua Abadi (GPA) dan PT Murni Nusantara Mandiri (MNM), konsorsium industri gula dan bioetanol yang beroperasi di Merauke, disebut-sebut akan merambah wilayah Kabupaten Mappi.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Nabire Hari Ini: Waspada, Hujan Masih Mendominasi!

Senada, Wakil Ketua Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, menyoroti pelaksanaan PSN yang mengabaikan hak masyarakat adat. Pihaknya menerima banyak keluhan serupa, khususnya di Kabupaten Merauke.

"Salah satu persoalan utama adalah ketiadaan sosialisasi. Pemilik hak ulayat tidak pernah diajak komunikasi. Ini pelanggaran terhadap prinsip partisipasi yang dijamin konstitusi," ujarnya.

Baca juga: Manajemen Persewar Waropen Dilaporkan ke Polda Papua Soal Tunggakan Gaji Pemain

Komnas HAM mendesak agar proyek-proyek strategis nasional di tanah Papua dilakukan dengan pendekatan yang menghormati hak masyarakat adat.

Keterlibatan pemangku adat dan dialog yang jujur harus menjadi standar utama.

Baca juga: Insiden Pasar Karang Nabire, LEMASUMOPA Desak Penanganan Humanis dan Evaluasi Menyeluruh

Dengan sikap tegas Suku Awyu dan pengawasan dari DPRP serta Komnas HAM, masa depan investasi di wilayah adat Papua kini bergantung pada kemauan pemerintah dan perusahaan untuk mengubah pendekatan, dari eksploitasi menjadi kolaborasi. (*)