Tolak Keras Kehadiran TNI, Warga Distrik Ibele Jayawijaya: Kami Bukan Teroris, Inginkan Hidup Damai!

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, WAMENA- Masyarakat Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menyatakan penolakan tegas terhadap kehadiran lebih dari 200 personel militer atau TNI organik. 

Kehadiran pasukan yang menempati kantor distrik tanpa koordinasi resmi ini dinilai telah mengganggu ketenangan dan kehidupan sipil warga setempat.

Baca juga: Biak Siaga! Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Diprediksi Landa Pagi Ini  

Penolakan ini disampaikan dalam forum terbuka bersama unsur masyarakat dan pihak TNI.

Sekretaris GMNI Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok, menegaskan bahwa kehadiran militer secara besar-besaran tanpa pemberitahuan resmi telah menimbulkan keresahan. 

"Rakyat Ibele bukan teroris. Kami ingin kehidupan sipil yang damai," ujarnya dalam rilis pers, Senin (30/6/2025).

Baca juga: Tomy Yogi Pimpin POBSI Papua Tengah, Siap Genjot Prestasi Biliar!

Menurut Hilapok, aparat TNI masuk ke distrik tanpa surat perintah dari Presiden maupun Bupati Jayawijaya, bahkan telah menyebar ke berbagai kampung di sekitar Ibele, memicu kekhawatiran dan tekanan psikologis bagi warga.

Dalam audiensi bersama pihak militer dan Bupati Jayawijaya, masyarakat menilai penjelasan motif kedatangan TNI tidak sesuai fakta.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Nabire Hari Ini: Waspada, Hujan Masih Mendominasi!

Alasan seperti pembangunan jalan dan pelayanan kesehatan disebut-sebut, padahal tidak ada program infrastruktur yang tercatat tahun ini.

"Motif mereka tidak jelas dan tanpa dasar hukum yang sah. Ini menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan semangat demokrasi," kata Hilapok.

Masyarakat, termasuk Kepala Distrik, 10 Kepala Kampung, Ketua LMA, dan tokoh-tokoh lokal, telah sepakat agar militer organik segera ditarik dari Ibele.

Baca juga: LP3 Minta Pemprov Papua Tengah Prioritaskan Putra-Putri Daerah dalam Seleksi Sekolah Kedinasan  

Bupati Jayawijaya pun dalam pertemuan tersebut menyatakan akan mendukung keputusan masyarakat.

Masyarakat Ibele mengingatkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kekuatan militer.

"Kami minta Presiden dan Bupati segera tarik pasukan dari tanah adat kami," tutup Hilapok. (*)