Dinsos Mimika Tingkatkan Pemahaman Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Sosialisasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan menyinkronkan program nasional dengan kearifan lokal demi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi komunitas adat terpencil.

Sosialisasi ini berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Jalan Yosudarso, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Selasa (1/7/2025).

Baca juga: Minim Fasilitas, Dinsos Mimika Rujuk ODGJ ke RSJ Abepura  

Hadir dalam acara tersebut antara lain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Philipus Dolame, narasumber dari Direktorat Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial, serta akademisi dari Universitas Cenderawasih.

Ketua Panitia, Natalia Membala, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan intervensi awal untuk memahami pedoman pemberdayaan KAT secara komprehensif.

Baca juga: Papua Tengah Unggul! Jumlah OAP Terbanyak di Bumi Cenderawasih Capai 463 Ribu Jiwa

Tujuannya adalah membantu perencanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai serta kearifan lokal.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan program nasional terkait pemberdayaan KAT, menciptakan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan KAT dalam konteks pembangunan daerah, dan menyusun rencana aksi pemberdayaan KAT di Kabupaten Mimika.

Natalia juga menyebutkan bahwa sumber dana kegiatan ini berasal dari DPA Dinas Sosial Kabupaten Mimika Tahun 2025.

Baca juga: KPU Supiori Mulai Lipat Surat Suara Jelang PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Philipus Dolame menambahkan, program Komunitas Adat Terpencil mencakup masyarakat adat baik yang berada di perkotaan maupun daerah terpencil, yang pemerintah dapat fasilitasi.

"Kami mengundang Kementerian Sosial untuk memberikan fasilitas, mendorong, dan mendukung KAT," terang Philipus.

Baca juga: Bupati Deiyai Ajak Pemuda dan Pelaku Olahraga Wujudkan Visi Enaimo Ekowai  

Di tempat yang sama, mewakili Bupati Mimika, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika, Ananias Faot, menyampaikan apresiasi kepada Dinsos Mimika dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sosialisasi ini.

Ananias menjelaskan bahwa pemberdayaan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014, adalah proses penting untuk mewujudkan kemandirian, kesetaraan, dan martabat setiap warga negara yang mengalami masalah sosial.

Baca juga: FKUB Provinsi Papua Tengah Rutin Adakan Doa Lintas Agama Setiap Awal Bulan

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian utama adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT), yaitu kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi marginal, terisolasi, dan tertinggal akibat keterbatasan akses geografis, ekonomi, dan sosial budaya. Mereka seringkali tinggal di daerah perbatasan atau pesisir.

Baca juga: Hari Bhayangkara ke-79, Ini Harapan Gubernur Papua Tengah Untuk Polri

Menurut Ananias, pemberdayaan KAT bukan hanya tentang pembangunan fisik, melainkan juga penguatan kapasitas masyarakat, pelestarian budaya, dan pengakuan atas identitas serta hak-hak dasar mereka.

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, berbasis data, menghargai kearifan lokal, dan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

"Saya mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini secara aktif, berdiskusi, berbagi gagasan dan pengalaman, serta bersama-sama berkontribusi," pungkas Ananias. (*)