Dinas PUPR Papua Tengah Tiga Kali Mangkir RDP Dengan DPR, Ada Apa? 

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE -Lagi-lagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disorot Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Diduga Dianiaya Oknum TNI di Timika, Joshua Rumbiak Minta Keadilan

Seluruh anggota komisi termasuk Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah, Yulius Yapugau mengatakan, ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, menjadi tanda tanya besar.

Hal itu disebabkan sudah tiga kali diundang secara resmi untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) tetapi PUPR tidak menghadiri undangan.

Baca juga: ‎‎Dinsos Deiyai Salurkan PKH Tahap II, Bupati: Harus Sampai ke Masyarakat

Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah, Yulius Yapugau mengatakan, ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR Papua Tengah menjadi tanda tanya besar.

"Ini bentuk ketidakpatuhan terhadap agenda lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan, dan ini juga menunjukkan ketidaksungguhan mereka dalam membangun komunikasi yang baik dengan DPR,” kata Yulius, di Nabire, Selasa (15/7/2025).

Menurut dia, keberadaan Dinas PUPR strategis dalam menjawab berbagai persoalan infrastruktur di Papua Tengah. Keterlibatan aktif dalam forum-forum resmi seperti RDP sangat penting.

Baca juga: Unras di Kantor Kemendagri, Mahasiswa Puncak Desak Hentikan Kekerasan dan Militerisasi di Papua!

"RDP dilakukan agar DPR mendapatkan informasi dan penjelasan secara langsung, atas berbagai proyek pembangunan tahun 2024 hingga 2025 belum tuntas dengan baik," katanya.

Baca juga: ADRA Gandeng Pemda dan Mitra Susun Rencana Kontinjensi Bencana Sosial di Papua Tengah

Lanjut Yulius, ketidakhadiran mereka secara berulang kali juga itu miris dan dipertanyakan atas keseriusan mereka dalam melaksanakan pembangunan di Papua Tengah.

“Kami tidak ingin fungsi pengawasan kami menjadi terhambat hanya karena tidak adanya itikad baik dari mitra OPD kami untuk hadir dan berdialog. Ini forum resmi, ini bukan undangan pribadi," ujarnya.

Baca juga: Unras di Kantor Kemendagri, Mahasiswa Puncak Desak Hentikan Kekerasan dan Militerisasi di Papua!

Yulius berharap, kedepan bisa setiap undangan yang diberikan bisa dapat diindahkan.

"Hal ini sangat dibutuhkan, demi pembangunan Papua Tengah yang lebih baik," pungkasnya. (*)