Pemkab Mimika: Pencegahan Stunting Butuh Dukungan Semua Pihak 

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Wahana Visi Indonesia (WVI) gelar Workshop.

 Workshop ini guna dukung percepatan pencegahan penurunan stunting.

Baca juga: Pokja Agama MRP Papua Tengah Serap Aspirasi Masyarakat Akar Rumput, Perjuangkan 8 Poin Kunci  

Pemerintah Kabupaten imbau butuh dukungan dan kolaborasi semua pihak. 

Pemerintah Distrik diingatkan melakukan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Mimika. 

Hadir dalam Workshop diantaranya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mimika, Frans Kambu, Perwakilan YPMAK, Perwakilan PT Freeport Indonesia (PTFI), dan Wahana Visi Indonesia. 

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Jalan Hasanudin, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (9/9/2025). 

Frans Kambu dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan strategi nasional stunting 2025-2029 terdapat enam pilar pencegahan dan penurunan stunting untuk mendorong dan menguatkan pelaksanaan percepatan pencegahan penurunan stunting konvergen. 

Baca juga: Telkomsel Umumkam Penuruan Kualitas Layanan 4G dan Indihome di Papua, Ini Wilayah Terdampak

Upaya percepatan pencegahan penurunan stunting tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari setiap dinas, pihak, swasta dalam hal ini PT Freeport Indonesia (PTFI),  serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti YPMAK dan Wahana Visi Indonesia. 

"Jadi didalamnya peningkatan cakupan dan kualitas layanan,  pencegahan stunting baru serta memastikan percepatan pencegahan penurunan stunting (P3S),  sebagai prioritas pembangunan daerah," kata Frans.

Baca juga: Berstatus Internasional, Bandara Frans Kaisepo Biak Siap Jadi Pintu Gerbang Wilayah Pasifik

Ia mengatakan, pelaksanaan percepatan pencegahan penurunan stunting (P3S), memerlukan keterpaduan antara program dan intervensi diperlukan oleh setiap kelompok sasaran. 

Lanjutnya, tanpa adanya keterpaduan program dan intervensi pencegahan stunting tidak mungkin dapat dilakukan. oleh karena itu konvergensi antar program baik  dilaksanakan oleh pemerintah pusat,  pemerintah daerah, pemerintah desa maupun lembaga non-pemerintah," pungkasnya. (*)