Klaim Tak Berdasar! Politikus Hanura Desak Pemkab Mimika Hargai Batas Adat Deiyai di Tengah Sengketa

Ringkasan Berita:

• Politikus Hanura, Petrus Badokapa, mengkritik keras klaim tanah Mimika, dan menilainya tidak berdasar dan didorong kepentingan ekonomi. 
• Petrus menyatakan, masyarakat di wilayah sengketa baru merasakan pembangunan setelah Pemekaran Deiyai.
• Ia mendesak Pemkab Mimika menghargai batas adat dan menjaga keharmonisan suku Mee, Moni, dan Kamoro. 

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia
‎
‎TRIBUNPAPUATENGAH.COM, DEIYAI- Masalah tapal batas wilayah antara Deiya-Mimika, Papua Tengah, kembali memanas.

Intelektual sekaligus politikus muda asal Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa, mengkritik keras klaim tanah yang dilakukan Pemkab Mimika.

Petrus menilai, klaim wilayah milik Kabupaten Mimika tersebut sangat tidak berdasar.

Mantan Ketua DPRD Deiyai periode 2019–2024 ini, menegaskan klaim Pemkab Mimika mengusik kehidupan harmonis antar suku di wilayah sengketa.

Baca juga: Siap Tempur Lawan AIDS! Modul Pembelajaran HIV/AIDS untuk Sekolah Papua Tengah Rampung

Ia menduga klaim tersebut  didorong oleh kepentingan ekonomi.

“Sebelum pemekaran Kabupaten Deiyai, kami masyarakat Ogeiye, Kapiraya dan Bouwobado, sama sekali tidak pernah disentuh pelayanan dan pembangunan oleh Pemkab Mimika. Kami rasakan yang namanya pembangunan dan bantuan dari pemerintah itu setelah adanya pemerintah kabupaten Deiyai. Itu fakta,” ungkap Petrus kepada Tribun-PapuaTengah.com, melalui panggilan telepon selular, Kamis (13/11/2025) pagi pukul 10.00 WIT.

"Kabupaten Mimika harus menyadari diri, jangan karena kepentingan ekonomi sehingga mau mencaplok daerah milik Deiyai," tegas politikus Partai Hanura tersebut.

Baca juga: HKN 2025: Pemkab Paniai Dorong Generasi Sehat dengan Jalan Sehat dan Cek Kesehatan Gratis Massal

Petrus juga mengungkapkan adanya itikad buruk Pemkab Mimika dalam penyelesaian batas wilayah.

Ia merujuk pada pertemuan penyelesaian tapal batas di Jayapura pada 2021 silam.

Saat itu, beber Petrus, Pemkab Mimika tidak pernah hadir meski Deiyai telah membawa masyarakat adat suku Mee, Moni, dan Kamoro ke Jayapura.

"Menurut saya mereka (Pemkab Mimika) tidak punya itikad baik menyelesaikan tapal batas dengan cara bermartabat," tuturnya.

Baca juga: Komitmen Nabire Sehat: Dinkes Prioritaskan Penanganan Stunting & Peningkatan Mutu Layanan Puskesmas

Petrus khawatir ada pihak luar yang berupaya mengacaukan keharmonisan antara Suku Mee, Moni, dan Kamoro di wilayah Bouwobado dan Kapiraya.

Sebelumnya, Bupati Deiyai, Melkianus Mote, meminta Gubernur Papua Tengah mendesak Kemendagri menetapkan kembali tapal batas sesuai aturan pemekaran yang telah ditetapkan.

Mote juga berpesan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan masalah tapal batas karena penyelesaiannya merupakan tanggung jawab antara Bupati Deiyai dan Bupati Mimika. (*)