Perangi Stunting di Mimika, Integrasi Perlindungan Anak dan Gizi Jadi Kunci Utama

Ringkasan Berita:

• Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar asesmen kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Hotel Horison Diana, Kamis (19/2/2026). 
• Selain intervensi gizi, forum ini menekankan pentingnya faktor perlindungan anak dari kekerasan sebagai pilar utama penanganan stunting. 
• Program kolaboratif Pasti-Papua ini menargetkan penguatan tata kelola organisasi.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA – Penanganan kasus kekerdilan pada anak atau stunting di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memasuki babak baru dengan mengintegrasikan faktor keamanan psikologis dan fisik anak ke dalam skema kesehatan.

Melalui Proyek Pasti-Papua, Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama PT Freeport Indonesia, Kemenkes RI serta Pemkab Mimika membedah kapasitas tata kelola Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Hotel Horison Diana, Timika, Kamis (19/2/2026). 

Langkah strategis ini bertujuan menggeser paradigma lama yang menganggap stunting hanya persoalan asupan gizi, menuju pendekatan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Mimika, Fransiskus Bokeyau, menegaskan bahwa stunting tetap menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan kualitas manusia. 

Baca juga: Ibadah dan Talkshow Warnai Satu Tahun Kepemimpinan Nawipa-Deinas di Papua Tengah

Dampak buruk fenomena ini melampaui hambatan pertumbuhan fisik karena menyerang perkembangan kecerdasan serta produktivitas generasi masa depan.

Pemkab Mimika kini menerapkan pendekatan konvergensi dengan menyelaraskan intervensi gizi spesifik dan sensitif di seluruh sektor.

"Efektivitas TPPS terus dipacu agar setiap kebijakan yang lahir mampu menyentuh sasaran secara akurat dan tepat guna," ungkap Fransiskus.

Fransiskus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalani proses asesmen kapasitas organisasi secara terbuka dan jujur.

Hasil penilaian tata kelola ini akan menjadi instrumen pembelajaran bersama untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Ramadhan Damai, Polres Nabire Perketat Patroli Humanis dan Ajak Warga Jaga Harmoni Sosial

Apalagi Pemkab Mimika berkomitmen penuh untuk mendukung program kolaboratif yang melibatkan kementerian kesehatan dan mitra swasta.

"Dengan evaluasi fungsi organisasi kita berharap bisa melahirkan rekomendasi kuat bagi percepatan penurunan angka stunting di tingkat distrik hingga kampung," harap Fransiskus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika, Yohana Arwam, mengapresiasi keterlibatan WVI dalam pendataan lapangan.

Ia mengakui masih banyak kasus stunting di wilayah pedalaman Mimika yang belum tersentuh oleh layanan kesehatan pemerintah.