Sosialisasi Program Kampung di Mioko, YPMK: 40 Persen Penerima Manfaat Harus Perempuan

Ringkasan Berita:

• YPMAK melakukan sosialisasi program kampung sekaligus pembentukan Pokja tahun 2026 di Kampung Mioko, Distrik Mimika Timur Tengah, Kabupaten Mimika.
• Program tersebut bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan alokasi anggaran Rp300 juta untuk satu kali pencairan.

TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, TIMIKA – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) secara intens melaksanakan program kampung di wilayah Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Kali ini, sosialisasi program sekaligus pembentukan struktur Kelompok Kerja (Pokja) tahun 2026 menyasar Kampung Mioko, Distrik Mimika Timur Tengah.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Mioko, Sabtu (14/3/2026) dihadiri Staf Divisi Ekonomi YPMAK, Dwi Iksan Kanang, Febri Sianipar, Julius Cenawatme, serta dan Admin Wakil Ketua Pengurus Perencanaan Program, Johanes Isak Baransano.

Baca juga: Kelola Dana Hibah YPMAK Rp300 Juta, Warga Kampung Aikawapuka Fokus Penguatan Ekonomi Produktif

Lalu para tokoh adat, agama, masyarakat, perempuan dan pemuda Kampung Mioko. 

Sosialisasi masyarakat dan perangkat Kampung Mioko itu dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta pemilihan Ketua Pokja.

Perwakilan aparat kampung menyampaikan harapan agar masyarakat menanggapi program dengan baik, karena program serupa juga dilaksanakan di berbagai kampung lainnya di wilayah Mimika.

Sementara itu, Staf Divisi Ekonomi YPMAK, Dwi Iksan Kanang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program kampung, masyarakat diminta mengutamakan pekerjaan terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran.

“Kalau uang sudah turun, masyarakat harus bekerja dulu. Setelah pekerjaan selesai baru pembayaran diberikan,” beber Dwi. 

Baca juga: Warga Apuri Mimika Fokuskan Dana YPMAK Rp300 Juta untuk Hilirisasi Kelapa dan Armada Nelayan

Ia juga menekankan bahwa pembentukan Pokja harus melibatkan lima unsur perwakilan masyarakat, yakni aparat kampung (di luar kepala kampung), tokoh adat atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda.

Kelima unsur tersebut kemudian memilih pengurus inti yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Selain itu, Dwi mengingatkan bahwa minimal 40 persen penerima manfaat program harus melibatkan perempuan sebagai bentuk pemberdayaan dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan kampung.

“Kalau misalnya ada 10 orang yang bekerja, maka minimal empat orang harus perempuan. Jadi harus seimbang,” katanya. 

Baca juga: YPMAK Sosialisasi Program Kampun,g Masyarakat Aparuka Usulkan Genset dan Kebun Pisang 

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan, termasuk memasang papan informasi kegiatan serta mendokumentasikan progres pekerjaan dari awal hingga selesai sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban (LPJ).