Masyarakat Adat Meepago Deklarasi Jaga Kamtibmas dan Sukseskan Program Nasional di Papua Tengah

Laporan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Masyarakat Adat Meepago nyatakan sikap tegas selalu menjaga Kamtibmas.

Selain jaga Kamtimbas, Masyarakat Adat Meepago siap sukseskan semua program strategis nasional seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih (KMP).

Masyarakat adat Meepago sendiri tergabung dari beberapa kabupaten yakni, Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai, dan Mimika.

Baca juga: Gencar Edukasi HIV-AIDS, KPA Paniai Ajak Warga dan Pemuda Gereja Periksa Diri Sejak Dini

Sementara deklarasi tersebut dilaksanakan di Aula RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire.

Pantauan TribunPapuaTengah.com deklarasi ini dihadiri oleh seluruh ketua-ketua adat di wilayah Meepago.

Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau mengatakan, tugas dewan adat itu ada beberapa yaitu, pertama melindungi manusia.

"Jadi siapa saja kita harus lindungi. Untuk itu tidak boleh ada pertumpahan darah karena nyawa manusia tidak bisa dijual ataupun dibeli," kata Wolter Senin, (13/10/2025).

Woilter mangatakan, tugas berikut yaitu melindungi tanah adat seperti tempat-tempat sakral dan lainnya.

"Supaya ketika ada kebijakan pemerintah mau masuk ke lokasi yang dilindungi, perlu dilakukan koordinasi dengan pemiliknya," ujarnya.

Baca juga: Prajurit TNI Gugur dalam Baku Tembak di Bintuni, Senjata Hilang Diduga Direbut OPM

Namun pada prinsipnya Lanjut Wolter, dengan deklarasi yang dilaksanakan, maka mereka akan bersatu untuk mengawal semua program nasional yang dijalankan dari pusat di daerah.

"Seperti MBG salah satunya, itu progam baik karena untuk mencerdaskan generasi bangsa. Jadi saya rasa ini penting untuk kita terima dan melaksanakannya," ujarnya.

Melalui deklarasi tersebut juga, Wolter pastikan Papua Tengah akan terus aman dan damai.

Baca juga: Demi Kelancaran Pembangunan Daerah, Kepala Suku Dani Ajak Warga Kampung Lani Jaga Keamanan Nabire

"Itu kerinduan kami sampai saat ini, supaya kesejahteraan rakyat dapat dirasakan secara merata," tandasnya.

Ia menjelaskan bila dalam setiap program pembangunan yang dijalankan perlu melibatkan masyarakat adat.

Baca juga: Cuaca Mimika Hari Ini: Berawan dan Hujan Ringan

Selain itu Wolter berharap, kiranya kedepan pemerintah pusat maupun daerah, dapat menerbitkan jaminan hukum kepada masyarakat adat melalui undang-undang Otsus.

"Kami dapat terus berjalan secara sinergi bersama pemerintah sebagai mitra pembangunan," pungkasnya. (*)