Kepala Kampung dan 5 Denominasi Gereja di Yahukimo Tolak Pos TNI non-Organik di Kampung Ugem

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, YAHUKIMO- Ratusan warga Distrik Mugi dan Distrik Yogosem, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menyatakan sikap tegas menolak keberadaan pos TNI Non Organik di Kampung Ugem.

Baca juga: Prediksi BMKG: Hari Ini 14 Wilayah Mimika Akan Berawan Bahkan Hujan

Musyawarah berlangsung di Kampung Ugem dengan dihadiri Kepala Distrik Mugi, Welinton Siep dan 20 kepala kampung dari Distrik Mugi, tujuh kepala kampung dari Distrik Yogosem, tokoh gereja dari lima denominasi (GKI, GKIP, GKII, Katolik, dan GPDI), mahasiswa, intelektual, hingga tokoh perempuan.

Dalam forum itu, masyarakat secara bulat menyatakan keberatan atas kehadiran militer di tanah adat mereka.

Kehadiran TNI non-Organik di Kampung Ugem bermula pada, Sabtu (23/08/2025) ketika sekelompok aparat melakukan survei.

Dua hari berselang, sekitar 150 personel dengan sembilan unit kendaraan Strada masuk ke kampung dan langsung membangun pos tanpa pemberitahuan kepada masyarakat maupun pemerintah kampung dan distrik.

Baca juga: Jadi Pusat Perekonomian di Sejumlah Distrik, Sinak Butuh Sentuhan Listrik

Sejak itu, warga mengaku hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aktivitas sehari-hari mulai dari berburu, berkebun, hingga akses pendidikan terganggu akibat pengawasan ketat aparat.

 “Dalam waktu kurang dari satu minggu saja, sudah ada anak sekolah yang diinterogasi, pohon warga ditebang tanpa izin, hingga pemuda yang mau akses internet dihadang aparat bersenjata,” ungkap Tim Peduli Daerah Siep Asso Kamis, (01/09/2025).

Baca juga: KAPP Papua Tengah Sebut Pelantikan di Intan Jaya Tak Sah, Ternyata Ini Alasannya

Ia mengatakan masyarakat menyampaikan tiga alasan utama penolakan:

1. Wilayah adat Siep Asso sejak dahulu aman dan damai tanpa pos militer.

2. Kehadiran TNI Non Organik justru menimbulkan keresahan warga.

Baca juga: Dukung Posyandu di Puskesmas Kwamki Narama, Dinas Sosial Mimika Bantu Alat Kesehatan

3. Berdasarkan pengalaman di banyak daerah Papua, pos militer kerap menimbulkan persoalan yang merugikan masyarakat sipil.

Kekhawatiran semakin besar karena mayoritas warga pedalaman tidak memiliki KTP.

Gaya hidup tradisional seperti berburu dengan panah, rambut panjang, atau kumis tebal ditakutkan bisa memicu kecurigaan aparat. 

Baca juga: Ketua Pengurus YPMAK Berikan Kuliah Umum Kepada Mahasiswa di Universitas Timika

Mereka tak ingin peristiwa kelam seperti penembakan almarhum Tobias Sikak di depan Pos Damai Cartenz, Dekai, kembali terulang.

Aspirasi warga langsung disampaikan kepada Komandan Pos TNI, Letnan Infanteri Edi Saputra. Ia mengaku menerima penolakan masyarakat, namun menegaskan bahwa keputusan tidak berada di tangannya.