Prihatin! Kasus HIV di Papua Tengah Capai 23 Ribu: Nabire Jadi Daerah dengan Angka Tertinggi

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Kasus HIV dan AIDS di Provinsi Papua Tengah menunjukkan tren peningkatan mengkhawatirkan sepanjang 2025.

Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua Tengah per Juni 2025 mencatat total 23.535 kasus HIV-AIDS di delapan kabupaten.

Kabupaten Nabire menjadi penyumbang kasus tertinggi dengan 10.824 orang terinfeksi.

Kabupaten Mimika menyusul dengan 8.151 kasus, disusul Paniai sebanyak 2.527 kasus.

Baca juga: 1.500 Pelajar Ikuti Kejuaraan Olahraga Papua Tengah 2025, Ajang Cetak Bibit Unggul Daerah

Kemudian Puncak Jaya mencatat 966 kasus, Dogiyai 709 kasus, dan Deiyai 268 kasus.

Sementara Kabupaten Puncak melaporkan 67 kasus, dan Intan Jaya menjadi yang terendah dengan 23 kasus.

Ketua KPA Papua Tengah, Freny Anouw, menyebut tingginya angka di Nabire menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

Baca juga: Kabupaten Yahukimo Siap Miliki RS Tipe C dan 8 Puskesmas Baru, Mulai Dibangun Tahun 2026

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Nabire segera menata ulang kepengurusan KPA di tingkat kabupaten agar program penanggulangan berjalan efektif.

“Setelah restrukturisasi dilakukan, KPA kabupaten harus segera melapor ke KPA provinsi untuk proses pelantikan pengurus baru,” kata Freny Anouw di Nabire, Papua Tengah, Senin (27/10/2025).

Freny menilai kinerja KPA Kabupaten Nabire selama ini belum terlihat meski wilayah itu merupakan ibu kota provinsi dan memiliki kasus terbanyak.

“Daerah lain seperti Dogiyai dan Paniai yang aksesnya sulit justru sudah bergerak melakukan sosialisasi dan pendampingan,” ujarnya.

Baca juga: KNPI Soroti Tiga Kabupaten di Papua Tengah Kerap Mati Lampu dan Harga Sembako Selangit

Ia menegaskan, kerja KPA adalah misi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat Papua Tengah dari ancaman HIV-AIDS.

“Kalau pengurus tidak mampu bekerja, lebih baik diganti dengan orang yang mau dan mampu berkomitmen,” tegas Freny.

Freny juga meminta bupati dan jajaran pemerintah daerah lebih serius dalam upaya pencegahan dan pendampingan bagi warga terdampak HIV.

“Bupati harus turun tangan agar ada tindakan nyata untuk mencegah penularan baru dan menyelamatkan yang sudah terinfeksi,” pintanya. (*)