Geruduk Kantor DPRD Mimika Saat Hari Otsus, Ini Tuntutan Mama-mama Papua dan Mahasiswa

Ringkasan Berita:

• Massa aksi ratusan mama-mama Papua dan mahasiswa dan masyarakat mendatangi Kantor DPRK Mimika di Jalan Cenderawasih, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (21/11/2025).
• Massa menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRK Mimika, terutama soal perlindungan komoditas lokal dan pemberdayaan mama-mama Papua.
• Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau menyebut pihaknya akan menindaklanjuti seluruh tuntutan melalui mekanisme dan proses yang berlaku.

 

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Massa aksi ratusan mama-mama Papua dan mahasiswa dan masyarakat mendatangi Kantor DPRK Mimika di Jalan Cenderawasih, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (21/11/2025). 

Kehadiran massa ini untuk menyampaikan aspirasi terkait momentum Hari Jadi Otonomi Khusus  jatuh pada 21 November 2025.

Baca juga: DPR Papua Tengah Selesaikan Uji Publik Perdasus Perlindungan Tenaga Profesional OAP

Aksi tersebut dilakukan oleh Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Timika (SOMATI-TI) dikoordinir oleh Yoki Sondegau. 

Massa menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRK Mimika, terutama soal perlindungan komoditas lokal dan pemberdayaan mama-mama Papua.

Aspitasi tersebut didengarkan langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Yoki Sondegau menegaskan pentingnya perlindungan komoditas lokal selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Papua.

Ia mengatakan, komoditas lokal merupakan produk khas yang melekat pada budaya dan kearifan lokal Papua, seperti tanaman obat tradisional, buah-buahan lokal, kopi Papua, kerajinan tangan, hingga produk makanan berbahan dasar sagu.

“Komoditas lokal ini harus dijaga karena menjadi sumber pendapatan masyarakat. Perlu ada dukungan dan promosi agar daya saingnya meningkat,” ungkap Yoki.

Baca juga: Mama-mama Papua dan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRK Mimika, 24 Tahun Otsus Gagal ?

Dalam aksi tersebut, SOMATI-TI membacakan delapan sikap dan tuntutan, antara lain:

1. Pemerintah daerah segera merancang dan menetapkan Perda perlindungan komoditas ekonomi lokal.
2. Membangun pasar tradisional Mama-mama Papua.
3. Menyediakan transportasi umum di setiap pasar.
4. Menolak pengusaha yang menjualbelikan komoditas lokal di Mimika.
5. Membangun koperasi Mama-mama Pasar Papua.
6. Memberikan pelatihan khusus bagi Mama-mama Papua.
7. Memfasilitasi pertemuan SOMATI-TI dengan dinas terkait.
8. DPRK segera membentuk Pansus Perda Komoditas Lokal OAP.

Seluruh poin tersebut disampaikan langsung di depan pimpinan dan anggota DPRK Mimika.

Baca juga: Penemuan Mayat Pekerja Bangunan di Yahukimo, Satgas Ops Damai Cartenz: Pelaku Diduga KKB 

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau menyebut pihaknya akan menindaklanjuti seluruh tuntutan melalui mekanisme dan proses yang berlaku.

“Terkait Perda perlindungan komoditas lokal, ini perlu diperhatikan dan ditangani dengan baik. Ada komoditas lokal yang sudah diambil dinas terkait, namun Mama-mama lainnya tidak. Ini jadi catatan penting,” ujarnya.

Primus juga menyinggung Perda Nomor 4 Tahun 2024 yang telah diberlakukan, namun dinilainya masih perlu penertiban agar lebih berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).

Baca juga: Anggota MRP Papua Tengah Sebut Otsus Nyata Untuk Orang Papua

Namun demikian ia menegaskan bahwa proses pelaksanaan aspirasi tidak dapat dilakukan secara instan.

“Tidak bisa hari ini bicara, besok langsung jadi. Semua ada proses. Beberapa perda belum terealisasi. Mama-mama mengingatkan kita, itu sangat baik,” katanya.

Aksi tersebut berakhir dengan kesepakatan bersama antara perwakilan SOMATI-TI dan DPRK Mimika, ditandai dengan jabat tangan antara Koordinator Aksi dan Ketua DPRK Mimika beserta anggota dewan sebagai tanda aspirasi telah diterima. (*)